Wednesday, 19 August 2015

Obituary: Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, PhD. - BANI Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Vol. 7 No.2, June 2015


 
 


by Junaedy Ganie

ABSTRACT

BANI join with the rest of the arbitration community in lamenting the passing of Professor DR Priyatna Abdurrasyid.  Other tributes have elaborated on his tremendous contribution to the arbitration practices in Indonesia and to the legal profession. He was one of the founders of BANI Arbitration Center; his record of achievement and service to the BANI and the wider arbitration practices was unique and immeasurable.

Over more than 22 years, he translated lay hopes for BANI organization into something that made coherent sense within the formal legal structures.  This took ingenuity, patience, and dedication far beyond the ordinary. The BANI will be forever in his debt for fashioning the regulatory framework from which it started.  Working with him in and around BANI that he had chaired for decades, arbitrator community came to a deeper appreciation of his multi-faceted mind, and always eager to share the fruits of wide experience in arbitration and the air space law.

Prof Priyatna held key governmental positions during his life, among others Vice Attorney General and legal advisors in Ministries of Mining and Transportation and Director at the International Institute of Air and Space Law.  His legacy to the current development of Air and Space Law in Indonesia as well as in the regions and worldwide is always remembered by his colleagues and students.   Prof Priyatna was also a writer of many articles, books and publications on Air Space and Arbitration.

He was always the scholar and a gentleman.  He was courteous and the epitome of kindness in his interactions with us.  We will miss him and we extend our sincere condolences to his wife and family.

May he rest in peace.

 

           Kabar duka dari BANI tentang meninggalnya Pak Pri, panggilan akrab almarhum Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, PhD saya terima sewaktu sedang berada di luar kota, sehingga menyesal tidak dapat menghadiri pemakaman almarhum.  Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi BANI yang telah dipimpin almarhum selama 22 tahun sejak 1993 dan bagi semua kolega sesama arbiter dan Pengurus BANI yang kehilangan seorang tokoh panutan yang berjasa besar.  Pak Pri adalah salah satu pendiri BANI pada tahun 1977.  Bagi bangsa Indonesia kepergian almarhum juga merupakan kehilangan tokoh perjuangan kemerdekaan dan tokoh penegak hukum yang memiliki sikap keteladanan yang tinggi.  Kepergian almarhum hanya satu hari setelah berpulangnya almarhum Benjamin Mangkoedilaga sesama tokoh penegak hukum dan arbiter BANI.
Telepon dari Pak Madjedi, seorang kolega sesama arbiter di BANI dan rekan kuliah sejak di tingkat S2 dan S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran yang menjadi editor aktif di BANI Newsletter memberikan kehormatan kepada saya untuk menulis tentang almarhum.  Untuk memenuhi permintaan yang dengan senang hati saya terima tersebut saya menggabungkan pengalaman selama berinteraksi langsung dengan Pak Pri dan melalui isi biografi Pak Pri, yang menambah kekaguman dan rasa hormat saya kepadanya, yang di tulis bersama Ramadhan K.H. yang berjudul “H. Priyatna Abdurrasyid, Dari Cilampeni ke  New York mengikuti kata hati”  serta keterangan dan CV yang diperoleh dari Ibu Ida Zuraida, isteri Pak Pri.

Bagi saya pribadi, almarhum adalah seorang tokoh dan pribadi yang sangat berjasa.  Pada 28 Mei 2015, harian Bisnis Indonesia memuat hasil wawancara saya dengan reporternya, Wan Ulfa NZ.  Sebagaimana dimuat dalam tulisan tersebut, perkenalan saya dengan almarhum secara pribadi berawal dari hasrat saya untuk mencari solusi agar persengketaan yang timbul dalam perjanjian asuransi dapat ditangani oleh hakim yang mendalami bidang asuransi yang akan bertindak secara adil.  Hasrat tersebut melahirkan pemikiran untuk memilih topik tentang arbitrase sebagai materi tesis saya di jurusan Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran. Untuk itu saya memilih Pak Pri sebagai Pembimbing utama saya didampingi Huala Adolf, PhD yang sekarang juga telah menjadi seorang Guru Besar dan arbiter BANI.  Sayang sekali, almarhum tidak sempat membaca tulisan tersebut karena almarhum sedang sakit dan berpulang ke Rahmatullah satu hari setelah saya mengirim SMS meminta bantuan Pak Arief Sempurno dari Indonesian Arbitrators Institute (IArbI) untuk memperlihatkan kliping tulisan  tersebut kepada Pak Pri.

Saya sangat menghargai sikap almarhum yang membimbing dengan menggali pemahaman dan pengetahuan yang berkembang dalam diri saya selama proses bimbingan tersebut.  Dalam proses bimbingan tesis tersebut itulah, almarhum mengatakan kepada saya bahwa BANI kekurangan arbiter dengan latar belakang bidang pengalaman dan pengetahuan asuransi yang kokoh dan menawarkan kepada saya untuk menjadi arbiter BANI setelah lulus nanti, sebuah tawaran yang sangat menggembirakan saya.  Sekitar setahun setelah saya lulus, saya diwawancarai oleh Pengurus BANI dan menerima tawaran resmi dari BANI untuk menjadi seorang arbiter.

Saya belajar dari almarhum bagaimana beliau memiliki cara menilai pribadi dan menyeleksi kemampuan seseorang untuk menjadi arbiter dari lingkungan yang dikenalnya dengan baik.  Dari rekan-rekan saya satu angkatan yang menjadi mahasiswa almarhum di Universitas Padjadjaran, yang saat ini telah menjadi arbiter di BANI adalah Dr. Madjedi Hasan, Dr. Anita Kolopaking dan Dr. Danrivanto, semuanya diundang bergabung ke BANI dengan latar belakang dan keahlian pokok yang berbeda tetapi saling melengkapi, tanpa mengesampingkan Dr. N. Krisnawenda yang memang telah menjadi arbiter dan Sekretaris Jenderal BANI lebih dahulu.  Pak Pri juga mendorong kami untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan BANI di luar peran sebagai seorang arbiter.  Hal tersebut antara lain, berkat peran aktif Pak Madjedi Hasan sebagai Editor in Chief, BANI Newsletter hidup kembali dan saya diminta untuk menjadi salah satu editornya suatu peran yang emban sampai beberapa tahun.  Selanjutnya, untuk menimbulkan citra yang lebih luwes dan berwawasan internasional, BANI memperkenalkan diri dengan identitas baru sebagai BANI Arbitration Center.

Dimanapun berada, Pak Pri tampil sangat “dendi” memakai jas warna gelap dan dasi warna cerah serta tidak lupa sepucuk saputangan yang “menyembul” dari kantong atas jasnya, setelan yang cocok sekali dengan kulitnya yang terang, sebuah penampilan yang sudah sangat langka.  Melihat penampilan almarhum tersebut, sulit membayangkan bahwa almarhum adalah seorang tokoh pejuang nasional yang semasa bergerilya dulu di berbagai pelosok Jawa, Sumatera dan Kalimantan berpakaian dekil dengan kulit hitam terbakar terik matahari atau karena terombang ambing di laut lepas dan jauh dari kebersihan sehingga bila menggaruk kepalanya akan tampak kutu di sela-sela kukunya sebagaimana ditulis dalam biografinya.

Membaca biografi tersebut membuat saya semakin mengenal Pak Pri dan semakin mengagumi dan menghormatinya.  Semangat perjuangan yang tinggi dan pantang mundur dari medan pertempuran dan strategi bergerilya yang dijalaninya bersama rekan-rekan seperjuangan patut menjadi cermin anak bangsa tanpa batas waktu.  Begitu juga dengan sikap dan integritasnya dalam penegakan hukum jauh sewaktu almarhum masih menjabat di Kejaksaan.  Sejarah almarhum berisi kiprah yang sangat luas mulai dari sebagai seorang pemuda pejuang kemerdekaan sampai berhasil mengatasi berbagai rintangan politis di dalam negeri untuk memegang jabatan sebagai Jaksa Agung muda dan menjabat sebagai Direktur Institute of Air Space Law di Paris.

Sewaktu menjadi pejabat di Kejaksaan, Pak Pri menorehkan rekam jejak sebagai pejabat yang aktif dalam pemberantasan korupsi.  Pergaulannya yang sangat luas yang memberinya pengetahuan tentang integritas berbagai tokoh yang bersih dan mendukung kemajuan Republik Indonesia membuatnya beberapa kali harus mengambil keputusan yang melawan instruksi atasan yang tentu mengandung konsekuensi yang tidak terukur.  Pak Pri, antara lain pernah membangkang perintah untuk menangkap Sumitro Djojohadikusumo dan Mochtar Kusumaatmadja.

Kepribadian Pak Pri juga membuatnya berada di lingkaran dalam penguasa tingkat nasional sehingga melalui hubungan baik dengan Jenderal Ibrahim Adjie, Pak Pri bergaul akrab dengan Bung Karno dan pada suatu masa sering bermain golf dengan Presiden Soeharto.  Di tingkat internasional, Pak Pri bahkan memiliki kedekatan dengan Robert Kennedy, Jaksa Agung Amerika Serikat. Oleh karena itu adalah sangat tepat dan beruntung bahwa BANI, sebuah lembaga penegak keadilan independen, tidak memihak yang selalu mengupayakan penyelesaian win-win dalam setiap perkara perdata yang ditangani, selama ini dipimpin oleh seorang tokoh penegak keadilan sekelas almarhum.  Terkesan atas isi biografi tersebut, saya “memaksa” anak-anak saya untuk membaca buku tersebut.

Jika dalam buku tersebut terekam perjuangan almarhum dalam melanjutkan   pendidikan di zaman gerilya yang serba sulit dan penuh keterbatasan. Semangat tersebut terbukti dengan almarhum pada masa hidupnya memiliki 2 gelar doktor dari dalam dan luar negeri dan mengemban profesi sebagai Guru Besar di Universitas Padjadjaran dan berbagai universitas negeri dan swasta dan sebagai Widyaiswara SESKO AU, AD, AL dan LEMHANAS dan menjadi penasehat hukum di Kementerian Pertambangan, Perhubungan dan Parpostel.  Apalagi jika mengetahui bahwa sampai seorang Mochtar Kusumaatmadja, sewaktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman harus berjuang memastikan Pak Pri dapat menempuh pendidikan doktoral bidang hukum dan tidak mengindahkan tekanan agar tidak menjadi promotor Pak Pri di tengah hambatan  politis yang menghadang. Pak Pri berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran dalam tempo satu tahun dan diakui oleh Universitas Sorbonne di Paris.  Salah seorang pembimbingnya, Prof. Pepin mengatakan bahwa hasil penelitiannya adalah suatu karya ilmiah yang bagus dan menawarkan jabatan Guru Besar di Perancis kepadanya tetapi Pak Pri memilih tetap berkiprah di Indonesia.

Pak Pri memang bertabur penghargaan dan tanda jasa dari dalam dan luar negeri yang tentu saja termasuk Bintang Gerilya. Pak Pri adalah calon Duta Besar Indonesia pertama di RRC tetapi ditolaknya dengan alasan dia bukan seorang diplomat, suatu sikap yang langka.  Mungkin hanya sedikit yang mengetahui tapi dari biografi almarhum diketahui pula bahwa Pak Mochtar Kusumaatmadja ketika melepaskan jabatan sebagai Menteri Kehakiman untuk menjadi Menteri Luar Negeri mengatakan, “Pak Harto sudah menyetujui jij sebagai pengganti saya di Kehakiman” dan kemudian hari pernah pula menawarkan jabatan sebagai Duta Besar di PBB tetapi keduanya ditolak oleh Pak Pri.  Keahlian Pak Pri mendapat pengakuan internasional dan berkali-kali diundang untuk menyampaikan pendapat ilmiahnya diberbagai forum internasional selain kepercayaan menduduki sejumlah tanggung jawab di forum internasional dan bahkan pernah menolak tawaran untuk menjadi Direktur dari Institute of Air and Space Law di Kanada yang ditolaknya karena kecintaannya kepada Indonesia.

Dalam bidang ruang angkasa, gebrakan yang pernah dilakukan oleh pak Pri adalah mengatur orbit geostasioner, yaitu orbit yang berada tepat di sepanjang garis khatulistiwa.  Orbit ini berguna untuk menempatkan satelit; bila orbit tersebut tidak pernah diatur, maka di sana berlaku hukum rimba: first come, first served, siapa datang duluan, memiliki hak atasnya.  Hal ini tentu hanya menguntungkan negara-negara maju yang unggul dari sisi teknologi, dengan menempatkan satelit semaunya, baik yang komersial maupun militer.  Indonesia sangat berkepentingan karena merupakan negara yang memiliki orbit geo-stationer yang paling panjang.  Pak Pri lalu mengajukan usulan ke International Astronautical Federation, yang membawahi International Institute of Space Law (IISL) dan International Academy of Astronautics dan usulan itu mendapat tentangan keras dari beberapa wakil negara maju. 

Tidak salahlah seseorang tetangga yang memiliki latar belakang hukum dan mengenal beliau pernah mengatakan bahwa saya beruntung mendapatkan almarhum sebagai Pembimbing tesis saya karena ketokohan almarhum dan wawasan yang akan diberikannya.  Selain terhadap kepribadiannya, salah satu hal lain yang tidak luput dari pengamatan saya adalah kemampuan almarhum mengingat nama-nama dan kurun waktu sehingga jalinan peristiwa dalam biografinya mengalir dengan lancar hanya sedikit sekali pribadi-pribadi yang muncul dalam biorgafinya di zaman perjuangan kemerdekaan yang namanya luput dari ingatan Pak Pri atau tanpa waktu yang jelas.

Sikap yang lahir dari pengalaman sebagai pejuang kemerdekaan telah membentuk sikap Pak Pri yang tegas dan menjunjung tinggi komitmen dan integritas serta memegang teguh prinsip.  Hal ini antara lain, sebagaimana dimuat dalam biografi tesebut, tampak dalam pengalaman almarhum ketika mendapat ancaman penculikan dan kekhawatiran atas keselamatan keluarga sewaktu ditunjuk sebagai arbiter internasional dalam perkara PLN melawan perusahaan asing di bidang kelistrikan, Cal Energy dan Himpurna Patuha.  Ketika itu susunan majelis terdiri dari Pak Pri yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, De Fina, seorang arbiter dari Australia dan keduanya sepakat menunjuk Jan Paulssson dari Perancis sebagai Ketua.

Sewaktu tiba di bandara Schiphol untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke tempat persidangan di Den Haag, Pak Pri menerima pemberitahuan dari seorang Indonesia untuk tidak menghadiri sidang disertai sesuatu yang tampak sebagai sebuah ancaman terselubung menyangkut keselamatan keluarganya jika meneruskan hadir.  Permintaan tersebut ditolak oleh Pak Pri sebab akan mengganggu reputasi sebagai wasit internasional dan harga dirinya kalau akan menghilang begitu saja.  Pada akhirnya, melalui proses panjang yang sampai melibatkan upaya berbagai pihak untuk mendukungnya termasuk pejabat-pejabat tinggi beberapa negara asing tidak kurang dari utusan Madelaine Albright, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pejabat Bank Dunia dan pemerintah Belanda, Pak Pri akhirnya memang tidak hadir dan ketidakhadirannya diberitakan di surat-surat kabar Belanda, The Asian Wall Street Journal, The New York Times dan beberapa surat kabar di Inggris dan berbagai jurnal arbitrase.  Peristiwa tersebut dikatakan sebagai skandal arbitrase yang belum pernah terjadi dalam sejarah arbitrase.

Dalam perkara tersebut, Himpurna California Energy Ltd melawan PT PLN, pihak Indonesia kalah total dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar USD 572 juta. Menurut Pak Pri, kekalahan tersebut tidak perlu terjadi karena sebetulnya pada sidang-sidang pertama Ketua Majelis sudah bisa menerima argumentasi-argumentasi yang dikemukakan Pak Pri.  Ketidakhadiran salah satu pihak memang masih terjadi dalam persidangan arbitrase, suatu sikap yang keliru dan merugikan diri sendiri, yang umumnya lahir dari ketidakpahaman tentang proses berarbitrase dan konsekuensi dari ketidakhadiran dalam sidang arbitrase.  Kekalahan PLN ini kemudian diikuti oleh kekalahan Pertamina dalam perkara yang serupa, yakni perkara Karaha Bodas Company LLC melawan Pertamina, dimana Pertamina diwajibkan membayar USD 261 juta kepada pihak lawannya.  

Beliau juga telah menulis puluhan buah buku dan karya ilmiah.  Karya almarhum tentang arbitrase menjadi bacaan wajib bagi siapapun yang hendak mempelajari dan mendalami tentang arbitrase atau akan berarbitrase.  Selain tentang bidang arbitrase, materi tulisan yang paling menonjol adalah tentang kedirgantaraan (air space).  Saya masih ingat ketika diajak almarhum untuk ikut memberikan presentasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang peranan asuransi dalam peningkatan keselamatan penerbangan, seingat saya, tidak lama setelah pesawat Adam Air hilang di laut pada awal 2007.  Salah satu kolega almarhum yang bersama rombongan kami saat itu adalah Pak Marsekal Chappy Hakim, mantau KSAU.  Kebetulan bahwa perusahaan yang saya pimpin waktu itu berperan menangani penempatan reasuransi mungkin sampai 70% dari perusahaan penerbangan di Indonesia sehingga saya dan rekan saya Taufik Basri diberikan kepercayaan tersebut.

Hal-hal yang bersifat kebetulan sering membawa kita pada kiasan bahwa dunia ini sempit.  Perkenalan pertama dengan Pak Pri disusul oleh terbukanya pengetahuan saya bahwa isteri saya telah lebih dulu mengenal Ibu Ida Zuraida, isteri almarhum karena kegiatan orang tua murid dimana salah satu puteri almarhum adalah kakak kelas anak tertua kami di SD yang sama.  Suatu hubungan yang terus berlangsung akrab sampai sekarang.  Hubungan yang akrab diantara sesama ibu-ibu dan rasa hormat terhadap ketokohan Pak Pri membuat semua ibu-ibu orang tua murid tersebut membahasakan Pak Pri dengan “Ayah”.  Sewaktu memberikan bimbingan tesis saya dulu, Pak Pri adakalanya bercerita tentang masa perjuangan dan juga tentang tokoh-tokoh perjuangan yang dikenalnya di Sumatera Selatan setelah mengetahui bahwa saya berasal dari sana.  Kebetulan sewaktu pertama menetap di Jakarta saya menumpang di rumah seorang kerabat yang almarhum kenal baik semasa bergerilya dan tokoh penting di Sumatera Selatan dahulu sehingga ceritanya menjadi lebih “nyambung” dan menambah keakraban dengannya.  Saya merasa bersalah ketika mengunjungi almarhum di RS Pondok Indah, almarhum mengatakan di depan Ibu Ida bahwa walaupun sesama di BANI, almarhum sudah lama tidak bertemu saya.

Selamat jalan Pak Pri. Semoga mendapat tempat yang dimuliakan di akherat. Keteladan Pak Pri akan terus berarti penting bagi kami.

Jakarta, 21 Juni 2015

Friday, 3 July 2015

Rencana pengenaan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor atas dasar domisii. Patutkah? - Public Policy


Rencana pengenaan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor. Patutkah?

Oleh; Dr Junaedy Ganie

 Dengan alasan untuk mengurangi minat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan pajak progresif atas kendaraan kedua dan seterusnya yang bertingkat menjadi lebih besar. Ketentuan ini telah diterima sebagai norma yamg berlaku. Dengan disinsentif pajak tersebut pemerintah mengharapkan masyarakat akan memilih untuk mempergunakan kendaran umum, bukan membeli mobil baru. Ketentuan tersebut sampai batas tertentu dapat dimengerti namun sejauh mana keterbukaan pemerintah tentang besaran dana yang terkumpul dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk fasilitas angkutan umum yang lebih banyak dan lebih baik. Jika sarana angkutan umum mencukupi, nyaman dan aman sebagian besar lapisan masyarakat tentu akan memilih kendaraan umum. Nanti bisa dibuktikan setelah MRT dan LRT beroperasi.Pada awal kehadiran TransJakarta (yang entah bagaiama dulu lebih dikenal dengan  nama Bus Way) saya pribadi dan beberapa rekan sering memilih naik TransJakarta untuk menghadiri kelas pendidikan jam 5 sore di daerah 3 in 1 dan meminta supir menyusul setelah jam 7 malam karena TransJakarta masih nyaman, memiliki frekuensi kedatangan yang cepat dan semua “kebagian” tempat duduk.  Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, TransJakarta telah menjadi kebutuhan pokok yang lebih tinggi dari ketersediaannya.

Selanjutnya, belum lama ini saya mendengar adanya rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif atas dasar kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan domisili nama pemilik kendaraan. Akibatnya, apabila kelak diterapkan maka beban pajak bagi mobil anak dan keluarga yang masih tinggal bersama orang tua akan sangat membebani masyarakat padahal kita mengetahui terdapat sejumlah anggota masyarakat yang menumpang karena belum mampu memiliki rumah sendiri dan memiliki kendaraan bukan untuk kemewahan tetapi untuk efisiensi dan kelancaran mobilitas karena sarana angkutan umum yang tidak memadai. Entah apa penyebabnya selama ini sebab dari apa yang kita sering kita dengar dari Gubernur Ahok, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah DKI itu sebenarnya kaya dan mampu membeli dan terbukti sekarang mulai mengejar ketinggalannya.

Terlepas dari pro dan kontra bahwa ketika  perekonomian sedang sulit, kebijakan perpajakan harus dibuat lebih rilek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, timbul pertanyaan apakah pejabat yang merencanakan pengenaan pajak progresif atas dasar domisili tersebut masih dianggap normal atau tidak. Melihat dari jenis pajaknya, pemikiran tentang kebijakan tersebut besar kemungkinan datang dari Pemda DKI. Pandangan  yang muncul adalah bahwa pemerintah lebih memilih memperbesar pendapatan pajak dari masyarakat yang taat pajak. Sementara itu, di saat pencapaian target pajak yang tertinggal dari target, dari semua lapisan potensi Wajib Pajak, rasio kepemilikan NPWP masih kecil dan dari pemilik NPWP tersebut, jumlah yang menyerahkan SPT juga masih kecil. Semoga aparatur negara kita dapat melakukan inovasi dan menemukan pemikiran yang lebih kreatif dan efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak. Bukan hanya sekedar mengambil jalan pintas dan melupakan dampak dan tanggung jawab sendiri serta  lupa bahwa dengan sarana angkutan umum yang baik, masyarakat secara otomatis akan memanfaatkannya.

Mari kita dukung dan menunggu bukti efektifitas dan buah dari peningkatan remunerasi bagi pegawai kantor pajak terhadap peningkatan pendapatan pajak dengan cara yang sehat.

 

Jakarta, 3 Juli 2015 / 16 Ramadan 1436 H

Peregeseran Pola Pikir dan Budaya Bangsa - Pembangunan Karakter Bangsa


PERGESERAN POLA PIKIR DAN BUDAYA BANGSA

 

Dr. Junaedy Ganie

Selama puluhan tahun saya merasa beruntung berdiam di suatu lingkungan  tempat tinggal yang para penghuninya saling perduli dan mengenal satu sama lain dengan baik dan memiliki begitu banyak kegiatan bersama yang memfasilitasi terciptanya lingkungan yang saling mengenal dengan baik, mulai dari kegiatan olahraga, sosial budaya dan agama serta kegiatan remaja. Bahkan acap kami merasa lebih baik memilih merayakan acara Tahun Baru di lingkungan tempat tinggal karena memiliki acara yang meriah sampai pagi. Tapi itu cerita dulu, tuntutan kehidupan dan pergeseran prioritas membuat perubahan sehingga secara bertahap tanpa terasa kehidupan di lingkungan kami yang memiliki alam hijau dan berbukit juga berubah. Ada yang hilang yang perlu diraih kembali.

Jauh sebelum menginjakan kaki di Jakarta lebih dari tiga dasa warsa lalu lalu, saya sering mendengar pameo ‘lu-lu, gue-gue” yang dicamkan sebagai budaya orang Jakarta. Bagian dari pemahaman tersebut diartikan bahwa orang yang tinggal di Jakarta tidak akan saling perdulikan dan bahkan jika pendatang atau seseorang menanyakan sebuah alamat, jangan harap orang Jakarta akan mau memberitahu walaupun mungkin mereka mengetahuinya dan bahkan alamat yang ditanyakan sangat dekat dari tempat bertanya. Harus begitu bersikap, kalau mau jadi orang Jakarta. Mungkin begitu yang ada di pikiran sekelompok pendatang. Berbeda halnya dengan pameo yang saya dengar begitu tiba di Australia dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda bahwa seorang Aborigin akan dengan mudah membantu menujukan arah walaupun dengan sikap yang khas, misalnya: “Dari sini lurus dan belok kanan pada belokan kedua nanti. Disana bertanyalah kepada orang pertama yang anda temui”. Saya kira ini sudah menjadi cerita usang tetapi ada yang mengatakan bahwa jika didalami, sikap tersebut merupakan refleksi dari sikap “berpamitan” yang merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang memberikan arti yang lain dan dapat menjadi bahan diskusi yang lain lagi.  

Setelah menetap di Jakarta, pandangan tersebut perlahan berubah karena penduduk Jakarta tidak semuanya demikian sifatnya. Gambaran tersebut merupakan suatu refleksi kecil dari pengalaman segelintir orang yang berkembang mempengaruhi pandangan masyarakat yang lebih luas. Akibatnya pendatang baru yang menetap di Jakarta yang datang dengan pemahaman yang keliru tersebut menerapkan sikap yang sama begitu tiba di Jakarta, sesuatu yang terus berkembang padahal bukan begitu sikap umumnya. Namun pada lingkungan dengan pendidikan yan baik terdapat sikap yang berbeda yang menjadikan mereka kelas masyarakat yang lebih terbuka, lebih bersahabat dan lebih bersedia membantu. Sebagai perbandingan, di kota besar seperti London, Tokyo (walaupun memiliki hambatan bahasa)  atau daerah-daerah yang warganya  sadar tentang pentingnya pariwisata bagi perekonomian negaranya atau bangga tentang tingkat adab dan budaya mereka, permintaan petunjuk arah jalan akan dilayani dengan baik.

Pengalaman saya sekitar 6 minggu lalu menggelitik saya untuk mencoba mendalami lebih jauh dan menjadikannya bahan diskusi ringan untuk memperoleh pandangan dari beberapa orang lain yang saya kenal walaupun belum dapat dijadikan suatu refleksi hasil riset yang mendalam.

Ketika itu, setelah bertanya bolak balik pada beberapa orang untuk mencari sebuah alamat, kami yang datang dari arah yang berbeda dan dengan kendaraan yang berbeda mengalami pengalaman yang sama, yaitu kesulitan menemukan alamat suatu perusahaan besar di jalan yang besar pula di daerah Jakarta Utara. Entah bagaimana, alat bantu navigasi di kendaraan kami juga tidak berhasil membantu banyak karena menuntun kami memasuki pilihan jalan yang tidak kami kehendaki karena kondisinya yang jelek atau kotor. Semua orang  yang ditanya supir saya tidak berhasil memberi arah yang menuntun kami ke tempat tujuan dan membuat kami harus membuang banyak waktu karena harus berputar-putar dengan tidak jelas sehingga saya akhirnya memutuskan untuk turun dan bertanya langsung kepada seseorang di depan sebuah pabrik, seseorang yang belakangan saya ketahui bekerja di pabrik tersebut. Ternyata jangankan untuk mengetahui lokasi jalan/alamat yang saya hendak tuju, pekerja tersebut bahkan tidak tahu nama jalan tempat pabrik tempatnya bekerja! Katanya dia hanya mengenal nama Blok saja dan tidak tahu nama jalannya. Rasa panasaran terhadap sikap tersebut membuat saya memasuki gedung pabrik tersebut dan bertanya langsung kepada sekitar 8 – 10 orang yang sedang berkumpul di dalam. Ternyata mereka juga tidak dapat memastikan nama jalan di depan tempat mereka bekerja dan tidak sepakat dengan nomor Blok lokasi pabrik mereka. Sebagian mengatakan Blok C dan ada yang mengatakan Blok G. Dari pengejaran melalui pertanyaan-pertanyaan, saya dapat membaca situasi dan sikap masing-masing sehingga menilai yang mengatakan Blok G tampak lebih dapat diandalkan jawabannya dan dari seseorang diantara mereka tersebut saya berhasil mengetahui bahwa untuk sampai ke alamat yang hendak saya tuju saya hanya perlu keluar dari gedung pabrik mereka ke arah kanan dan langsung belok kanan sekitar 50 meter kemudian dan adalah bangunan ketiga setelah belokan tersebut, sama-sama di Blok G.

Ternyata keadaan tersebut tidak berdiri sendiri. Seorang kolega mengatakan dia melakukan pengujian tunggal setelah mendengar pengalaman saya dan dia sangat terkejut mengetahui bahwa supirnya yang telah bekerja 3 bulan padanya tidak mengetahui nama jalan di samping rumahnya yang menjadi lokasinya tempatnya mencuci mobil setiap pagi! Tidak mengetahui alamat yang ditanyakan adalah sesuatu yang dapat dimaklumi tetapi tidak mengetahui nama jalan tempat mencari nafkah menimbulkan tanda tanya besar tentang keganjilan pada pola pikir dan budaya sekelompok masyarakat.

Pengalaman tersebut dan beberapa diskusi yang saya alami membawa saya pada suatu kesimpulan yang mungkin menarik untuk diuji oleh peminat atau ahli perilaku perubahan budaya masyarakat dan dampaknya tentang apakah tingkat kesulitan perekonomian dan tekanan kehidupan sehari-hari menciptakan suatu kelas masyarakat yang hanya berpikir singkat seperti yang dikemukakan buruh-buruh pabrik yang saya ceritakan di atas: “Yang penting saya tahu bagaimana bisa sampai ke tempat saya bekerja”. Atau seperti jawaban si supir, “Kita kan sudah sibuk dengan urusan masing-masing dan saya yakin supir-supir lain di sekitar juga seperti saya” walaupun dia memiliki begitu banyak waktu kosong yang tersedia sewaktu menunggu tugas mengantar majikannya.

Dapat dibayangkan betapa beratnya tantangan pembangunan masyarakat Indonesia jika gambaran di atas merupakan indikasi pola pikir dan budaya yang berkembang di kalangan bawah. Hal ini juga berarti betapa pentingnya penerapan program Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam janji kampanyenya dulu.

Jakarta, 3 Juli 2015/16 Ramadan 1436 H

 

 

 

 

Friday, 26 June 2015

Klaim Asuransi Adalah Utang - Hukum Bisnis / Asuransi


 
’Klaim Asuransi Adalah Utang’

JAKARTA, Bisnis Indonesia,  23 Juni 2015 — Belum lama ini, permohonan pailit yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Bumi Asih Jaya ditolak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim menilai permohonan kasasi yang diajukan oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membuat utang dalam perkara ini menjadi tidak sederhana. Padahal, utang adalah syarat dari kepailitan. Seperti apa sebenarnya definisi utang dalam perusahaan asuransi?

Berikut petikan wawancara Bisnis dengan Junaedy Ganie, lulusan S3 Hukum Bisnis Universitas Padjajaran yang lama bergelut di industri asuransi.

Apakah sebenarnya definisi utang?

Secara sederhana, pengertian utang adalah kewajiban yang sudah atau akan jatuh tempo untuk mengembalikan kewajiban dalam bentuk uang atau dapat dinilai dengan uang kepada pihak lain yang timbul akibat suatu perjanjian atau ketentuan perundang-undangan. Lebih jauh dapat dilihat pada pasal 1 ayat 6 UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam bisnis asuransi, apa saja yang tergolong dalam utang?
Berrbagai kewajiban yang tergolong dalam pengertian utang tadi. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk premi yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lainya, selain dari utang yang lazim terjadi pada berbagai bentuk usaha lainnya, yang paling menonjol pada bisnis asuransi adalah adanya utang klaim, utang pengembalian premi ke nasabah, utang premi reasuransi dan utang komisi.


Apakah klaim asuransi yang belum dibayarkan adalah utang?

Ya, klaim yang belum dibayarkan adalah utang. Perusahaan asuransi melakukan pengakuan kewajiban dengan melakukan pencatatan atas kewajiban tersebut pada pembukuan perusahaan asuransi atau mengakui adanya kewajiban dalam bentuk penyediaan cadangan teknis. Bahkan, perusahaan asuransi umum sudah mulai mencatatkan cadangan klaim sewaktu timbul klaim walaupun jumlahnya masih berdasarkan perkiraan saja sampai diketahui jumlah yang sebenarnya dan masih tergantung pada keabsahan klaim yang timbul.
 
Apakah perusahaan asuransi bisa dipailitkan karena banyaknya klaim jatuh tempo yang belum dibayarkan?

Bisa dipailitkan berdasarkan prosedur yang berlaku dan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya tersebut karena klaim yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan adalah utang.

Apakah perusahaan asuransi yang belum dicabut izinnya bisa dipailitkan?

Dapat dipailitkan jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Apakah perusahaan asuransi yang sudah dicabut izinnya, lalu ia mengajukan kasasi ke MA atas pencabutan izin itu juga bisa dipailitkan?

Secara umum, suatu izin usaha adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnis sesuai bidang usahanya. Perusahaan yang telah dicabut izinnya tetap berdiri sebagai badan hukum sehingga upaya pemailitan atas perusahaan dalam kondisi tersebut dapat saja dilakukan oleh kreditur yang berhak.

Pada perusahaan asuransi terdapat kekhususan karena upaya pemailitan hanya dapat dilakukan oleh otoritas, bukan secara langsung oleh masing-masing kreditur. Saya tidak melihat larangan upaya mempailitkan perusahaan asuransi yang sudah dicabut izinnya karena secara badan hukum perusahaan masih berdiri.

Pewawancara: Wan Ulfa N.Z.

Akuisisi Makin Menjadi-jadi - Asuransi






Akuisisi Makin Menjadi-jadi

JAKARTA, Bisnis Indonesia, 23 Juni 2015 _ Meski literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat minim, pertumbuhan industri perasuransian diyakini bakal signifikan. Salah satunya melalui aksi akuisisi sejumlah pemain besar.

 
Amanda Kusuma Wardhani


 
Akuisisi dinilai masih menjadi pilihan menarik bagi sejumlah perusahaan asuransi besar yang berniat masuk ke Indonesia. Seperti diketahui, sejumlah asuransi lokal telah menjalin kesepakatan bisnis dengan beberapa perusahaan multinasional, misalnya perusahaan asuransi asal Malaysia, Tune Insurance Holding Bhd dengan PT Asuransi Staco Mandiri, dan PT Asuransi Parolamas yang telah diakuisi Insurance Asustalia Group.

Beberapa perusahaan asuransi tersebut me mang mengalami kesulitan modal sehingga akuisisi menjadi pilihan bagi para pemegang sahamnya. Namun, aksi akuisisi tidak hanya dilakukan untuk mencari tambahan modal saja, tetapi juga strategi investor terkait untuk berekspansi.

PT Astra Aviva Life (Astra Life), dan PT Fairfax Insurance Indonesia (Fairfax Indonesia) tercatat telah melakukan aksi korporasi pada tahun lalu.

Aviva International Holding Limited membeli saham PT Astra International Tbk. dengan porsi hingga 50%, sedangkan Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax Financial) mengakuisisi saham yang sebelumnya dimiliki PT Batavia Mitratama Insurance hingga 80%.

“Memang lebih baik memilih jalan akuisisi jika mereka [perusahaan asing] ingin menjajal pasar Indonesia.

Setidaknya, me reka tidak perlu mulai dari nol,” kata pengamat asuransi yang juga menjabat Komisaris Independen

Allianz Indonesia, Junaedy Ganie kepada Bisnis belum lama ini.

Dia menilai para pemain besar itu memiliki keunggulan lebih lantaran kapasitas permodalan yang kuat, pengalaman di sektor asuransi, dan teknologi yang mumpuni.

Merger dan akuisisi tidak melulu dilakukan investor asing, tetapi juga dalam negeri. Sejumlah bank belakangan berencana menggelar usaha patungan dengan perusahaan asuransi, sedangkan lainnya mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan asuransi yang sudah ada.

PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dikabarkan bakal membentuk usaha pa tungan asuransi jiwa. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi terkait waktu pembentukan asuransi jiwa itu. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) sebelumnya juga telah ancang-ancang untuk mengakuisi salah satu perusahaan asuransi jiwa, meski belum ada realisasi hingga kini. Junaedy mengungkapkan, opsi akuisisi masih menjadi pilihan utama bagi perusahaan asuransi untuk menambah modal dan melakukan transfer ilmu.

Tentu saja selain akuisisi, perusahaan asuransi juga dapat berekspansi dan menambah permodalan dengan mencatatkan perusahaannya di pasar modal alias initial public offering (IPO).

 

LISTING

Hingga kini, baru 10 perusahaan asuransi yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan kesemuanya merupakan perusahaan asuransi umum. “Wajar saja jika appetite perusahaan asuransi belum memandang listing sebagai salah satu peluang bisnis karena investornya saja juga belum menilai sector asuransi sebagai pilihan yang menarik,” kata Wiyono Sutioso, Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

Menurutnya, sektor asuransi masih dipandang sebagai sektor yang rapuh terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama asuransi umum. Adapun asuransi jiwa, katanya, kebanyakan telah memiliki kapasitas permodalan yang kuat sehingga opsi listing tidak menjadi prioritas.

“Indonesia hanya butuh waktu dan contoh saja. Ketika nanti sudah ada satu perusahaan asuransi jiwa saja yang listing di bursa saham, saya yakin semua akan mengikuti,” katanya.

 


 

Reguler Premium Terus Dipacu - Asuransi



Premi Reguler Terus Dipacu
 
JAKARTA, Bisnis Indonesia, 19 Juni 2015 — Pelaku industri asuransi jiwa diyakini bakal terus memangkas premi tunggal demi mengejar sumber dana jangka panjang.
 
Amanda Kusuma Wardhani
amanda.kusumawardhani@bisnis.com
Pasalnya, secara nominal, premi tunggal lebih besar ketimbang premi reguler, tetapi premi tunggal tidak mendukung skema berkelanjutan yang biasanya dianut industri asuransi jiwa.
“Untuk pemain baru, biasanya mereka lebih banyak bergantung kepada premi tunggal karena belum banyak premi reguler yang masuk. Tetapi, dengan berjalannya waktu, mereka harus segera beralih untuk menggenjot premi reguler,” kata Junaedy Ganie, pengamat asuransi yang juga menjabat Komisaris Independen Allianz Indonesia kepada Bisnis belum lama ini.
Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), sepanjang Januari-Maret 2015 total premi tunggal tercatat Rp12,87 triliun, sedangkan premi reguler Rp20,08 triliun.
PT Equity Life Indonesia juga berencana untuk mengurangi kontribusi premi tunggal, dan beralih memacu kinerja premi reguler. Samuel Setiawan, Presiden Direktur PT Equity Life Indonesia (Equity Life), mengatakan dominasi premi tunggal di perusahaannya akan membuat skema keberlanjutan tidak  berkembang.
“Memang besar itu [premi tunggal]. Tapi, itu tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan kami. Dulu, karena baru, makanya kami ingin genjot premi tunggal,” katanya. Menurutnya, Equity Life sedang
melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kontribusi premi reguler, salah satunya melalui
berbagai kerja sama dengan supermarket atau minimarket.
Pada tahun depan, Equity Life juga berambisi untuk memacu jumlah nasabahnya melalui kanal distribusi alternatif yakni perusahaan ritel. “Pada tahun lalu, jumlah nasabah kami mencapai 3 juta. Jadi, saya kira, kerja sama dengan menggaet perusahaan ritel seperti Lotte Mart sangat signifikan untuk menambah jumlah nasabah kami,” ujarnya.
 
KERJA SAMA
Tidak hanya itu, Equity Life juga berniat untuk menjalin kerja sama dengan bank pembangunan daerah (BPD) dan koperasi untuk memperluas jangkauan bisnisnya.
Sesuai dengan pangsa pasar Equity Life selama ini, perusahaan asuransi jiwa ini mengklaim telah memiliki mitra institusi keuangan sebanyak 150 lembaga, di mana sebagian besar merupakan BPD.
“Ada juga beberapa di antaranya yang merupakan bank BUMN, dan sisanya adalah koperasi. Kami akan konsisten untuk memperbanyak mitra di bank daerah dan koperasi untuk menarik lebih banyak nasabah dengan segmen kelas menengah ke bawah,” katanya.
Rinaldi Mudahar, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance (Prudential), mengatakan kontribusi premi reguler masih lebih dominan ketimbang premi tunggal. “Masih lebih banyak premi reguler, dan akan terus seperti itu karena premi reguler lebih sustain,” katanya. Mengutip data AAJI, pada kuartal I/2015 produk unit linked masih menjadi kontributor terbesar hingga 53,9% dari total pendapatan premi, sedangkan produk tradisional hanya menyumbang 46,1%.
Sampai dengan akhir kuartal I/2015, total pendapatan premi yang diperoleh dari produk unit linked tercatat naik 24,4%, dan produk tradisional naik 33,6%.
“Saya kira, pemerintah dan kalangan industri asuransi jiwa harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Sejauh ini, dana yang di kumpulkan industri masih bersifat jangka pendek yakni unit linked,” kata Evelina F. Pietruschka, Presiden Komisaris PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.
 


Thursday, 28 May 2015

Sosok Arbiter Junaedy Ganie - Arbitrase / Wawancara


SOSOK ARBITER JUNAEDY GANIE

Berawal dari Melakukan Perjalanan

Bisnis Indonesia, 21 Mei 2015

Wan Ulfa Nur Zuhra


 

 

Di Palembang, Sumatra Selatan, seorang pemuda bernama Junaedy Ganie menyusun rencana untuk melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Usianya 19 tahun kala itu. Gagasan tentang perjalanan itu sudah dipikirkannya sejak tahun pertama menjadi mahasiswa. Menurutnya, melakukan perjalanan akan memberinya banyak pelajaran tentang banyak hal baru. Beruntung, dia punya seorang teman dengan ide yang sama. Keduanya saling menguatkan keinginan satu sama lain. Alhasil, berangkatlah mereka ke Sydney, Australia.

Di Sydney, mereka ikut berbagai kursus, keduanya belajar banyak hal mulai dari bahasa, budaya, hingga bisnis. Dua tahun kemudian, Junaedy memutuskan kembali ke Indonesia dan temannya menetap di Sydney hingga kini. Junaedy tidak pulang ke Palembang, melainkan ke Jakarta. Selama di Sydney, dia melihat betapa industri asuransi tumbuh dengan pesat. “Saya lihat perusahaan asuransi kantornya megah-megah, beda dengan di Indonesia waktu itu,” katanya. Dia pun memantapkan diri untuk berkarir di bidang asuransi. Waktu itu, karena belum menyelesaikan pendidikan sarjana, Junaedy hanya bisa menjadi door to door salesman atau agen asuransi. Namun kerja keras dan ke inginan untuk terus belajar membawanya sampai pada saat ini, seorang arbiter yang dengan bijak menjadi mediator atas berbagai sengketa.

Menjadi seorang arbiter bukanlah rencananya sejak awal. Pilihan itu berawal dari kegelisahan terkait banyaknya persengketaan yang ditangani oleh hakim dan pengacara yang kerap memiliki pengetahuan terbatas tentang kasus yang dipersengketakan. Lulusan S3 Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran itu menunjukkan ketertarikannya terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase jauh sebelum dia melanjutkan perndidikan S2-nya. Ketertarikan itu juga dibuktikannya dengan menyusun tesis tentang arbitrase dan memilih Prof. Priyatna Abdurrasyid sebagai ketua pembimbingnya.

 

PENGAKUAN KEPAKARAN

Priyatna yang merupakan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pun melihat ketertarikan Junaedy dan meminangnya sebagai arbiter setahun setelah kelulusannya. Menjadi arbiter bukanlah suatu perkerjaan yang semua orang bisa melamar, sebab arbiter biasanya dilamar. Menurutnya hal itu merupakan pengakuan kepakaran seseorang dalam bidangnya dan atas nilai yang dianutnya.

Sebelum melanjutkan sekolah di Hukum Bisnis Unpad, Junaedy mengawali karirnya sebagai agen asuransi. Karirnya terus menanjak, pada 2011 hingga 2014 lalu, Junaedy menjabat sebagai pucuk pimpin an PT BNI Life Insurance. Kini dia juga menjabat sebagai komisaris independen di Allianz, perusahaan asuransi jiwa berbasis di jerman. Sepak terjang Junaedy di industri asuransi membuatnya di percaya menangani sengketa terkait asuransi dan penjaminan. Pada awalnya dua sektor itu saja yang ditanganinya sebagai arbiter. Namun, seiring pengalaman yang bertambah dan kepercayaan masyarakat yang meningkat, dia dipercaya menjadi arbiter untuk berbagai perkara non-asuransi seperti investasi, pertambangan, telekomunikasi, infrastruktur, dan sebagainya. Latar belakang sebagai pialang asuransi dan risk manager yang digelutinya selama puluhan tahun, menjadi modal berharga dalam memahami bisnis yang sedang dipersengketakan dalam perkara arbitrase. “Menjadi broker dan risk manager itu kan menangani berbagai perusahaan dari sekian banyak sektor, untuk menangani risikonya kan harus paham jenis bisnisnya, dari situlah saya memiliki pemahaman akan banyak sektor bisnis,” ungkapnya.

Kegemaran Junaedy melakukan perjalanan tidak luntur hingga sekarang. Jika ada waktu luang, dia kerap menyisihkannya untuk melakukan perjalanan bersama keluarga. “Kebetulan istri dan anak-anak saya juga senang jalan,” katanya. Tiap ada perjalanan bisnis pun, Junaedy kerap menyempatkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang menurutnya menarik. Saat ke Medan, misalnya, di tengah-tengah kesibukan, dia menyempatkan diri ke kediaman Tjong A Fie, seorang saudagar Tiongkok yang cukup berjasa dalam pembangunan perekonomian kota Medan. Atau saat dia ke Tasikmalaya untuk perjalanan bisnis, dalam perjalanan pulang, Junaedy menyempatkan singgah ke Kampung Naga, sebuah kampong yang penduduknya masih bertahan dalam kehidupan tanpa listrik dan selalu menjaga kelestarian alam. Junaedy memang enggan mengunjungi tempat-tempat yang terlalu biasa dikunjungi. Dalam melakukan perjalanan, dia kerap mencari keunikan budaya dan sejarah, selain sekadar keindahan alamnya.

Tuesday, 5 May 2015

Penyelesaian Sengketa Lewat Arbitrase Meningkat - Arbitrase


SENGKETA BISNIS

Penyelesaian Lewat Arbitrase Meningkat
(Bisnis Indonesia, Senin, 4 Mei 2015)

 JAKARTA — Penyelesaian sengketa bisnis lewat arbitrase terus meningkat.  Hal itu ditunjukkan terus bertambahnya jumlah perkara yang masuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sekretaris Jenderal BANI N. Krisnawenda menyatakan sepanjang tahun lalu jumlah perkara yang terdaftar di BANI 88 kasus. “Untuk tahun ini, dari Januari sampai Maret saja sudah ada 37 perkara,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurutnya, meningkatnya minat para pelaku bisnis menyelesaikan sengketa melalui arbitrase disebabkan oleh diundangkannya Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada 1999. Selain itu, Krisnawenda menyatakan pihaknya juga kian gencar melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop.

Junaedy Ganie, salah satu arbiter BANI mengatakan meningkatnya kepercayaan pelaku bisnis menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena sifatnya yang lebih tertutup dibandingkan pengadilan. “Kerahasiaan dari yang bersengketa harus dijaga ketat,” ungkapnya.

Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, lanjutnya arbitrase juga menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat.

Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang final dan mengikat, selain sifatnya yang rahasia di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

Selain itu, arbiter yang menangani perkara juga biasanya paham akan sektor bisnis yang dipersengketakan. “Ini berbeda dengan majelis hakim pengadilan yang hanya mengerti hukumnya tetapi seringnya tidak memahami sektor bisnis tertentu secara detil,” kata Junaedy.

Sepanjang 2010 sampai 2014, BANI telah menangani sekitar 310 kasus sengketa bisnis. Menurut data yang dirilis BANI, dalam lima tahun terakhir, sengketa yang paling banyak terdaftar di BANI adalah sengketa di sektor konstruksi, porsinya mencapai 30,8% dari total sengketa.

Sektor lainnya yang juga cukup sering ditangani BANI adalah dari sektor leasing, yakni mencapai 20,8%. Selebihnya merupakan perkara dari sektor pertambangan dan energi, investasi, keagenan, transportasi, asuransi, dan lain sebagainya. (Wan Ulfa N.Z.)