Monday, 26 January 2015

Nasib SPBU Nasional Setelah Subsidi Dicabut

 
Oleh Junaedy Ganie

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki 2015, pemerintah menghapuskan subsidi yang telah diterapkan sejak 1977/1978 pada produk BBM RON 88 (Premium) dan menerapkan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter untuk produk Biosolar.

Seiring dengan menurunnya harga minyak bumi di pasar internasional, harga Premium turun menjadi Rp7.600 dan Biosolar Rp7.250 per liter dan sejak 19 Januari menjadi Rp6.700 dan Rp6.400. Selanjutnya, harga akan berfluktuasi mengikuti harga keekonomian seperti halnya pada Pertamax, terutama dipengaruhi harga minyak internasional dan kurs dolar AS terhadap rupiah.

Penurunan harga disambut masyarakat dengan gembira tetapi perlu pula diantisipasi dampaknya nanti jika harga keekonomian naik tinggi.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) diberikan batas waktu dua tahun untuk meningkatkan kapasitas dan menjadikan produk RON 92 (Pertamax) sebagai pengganti Premium, sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Gas dan Minyak Bumi. Kebijakan ini memungkinkan SPBU asing menjual produk Premium.

Tampaknya, Indonesia sudah di ambang praktik pasar bebas sepenuhnya dalam pemasaran BBM dalam negeri, sesuatu yang ditunggu sejak lama oleh SPBU asing yang masuk ke Indonesia sebagai antisipasi atas penerapan ketentuan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Pasal 28 ayat (2) UU tersebut, harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga terbuka peluang bagi pelaku-pelaku usaha domestik dan asing berbisnis distribusi BBM yang sebelumnya dimonopoli oleh Pertamina.

Dengan berjalannya waktu, terjadi beberapa perkembangan seperti pembentukan BPH Migas yang kemudian mengeluarkan cetak biru strategi pengusahaan di industri minyak dan gas bumi yang diadopsi dari UU No. 22/2001, yang memuat tiga tahapan strategi pembukaan pasar BBM dengan tahap pasar bebas terbuka dimulai pada akhir 2010.

Lalu, bagaimana dampaknya terhadap Pertamina?

Nasib Pertamina akan tergantung pada kemampuan 5.300 SPBU nasional memenangkan persaingan pasar bebas. Berbagai pihak mengkhawatirkan kebijakan itu membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi pengusaha SPBU seperti Shell dan Total untuk menguasai pasar peredaran BBM di Indonesia, sehingga SPBU nasional akan tersingkir.

Jika kebijakan publik tidak memperhatikan kepentingan nasional, kekhawatiran itu sangat beralasan. Sebaliknya, penghapusan subsidi justru merupakan momentum yang tepat untuk memajukan SPBU nasional untuk kejayaan Pertamina.

Pengalaman ‘Pasti Pas’ selama ini telah mengindikasikan kemampuan SPBU nasional bertransformasi menjadi andalan Pertamina meningkatkan daya saing jaringan distribusinya.

KEBIJAKAN MARJIN

Selama ini SPBU nasional memperoleh marjin pendapatan dari Pertamina dalam jumlah nominal tertentu sebagai imbalan tanggung jawab penjualan. Jumlah itu sebenarnya belum memadai untuk memberikan kesempatan pengusaha SPBU untuk berkembang, padahal usaha ini tergolong usaha padat modal.

Akibatnya, di masa lalu adakalanya terdengar tuduhan tentang segelintir pengusaha SPBU berlaku curang untuk mengejar pendapatan.

Syukurlah, kebijakan ‘Pasti Pas’ dengan syarat-syarat yang berat dan diawasi dengan ketat telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap layanan SPBU Pertamina.
Pemenuhan syarat-syarat ‘Pasti Pas’ termasuk persyaratan lulus audit, memerlukan biaya besar. Ancaman pasar bebas dan kesadaran masyarakat terhadap layanan yang berkualitas tinggi menuntut SPBU nasional berbenah diri.

Sayangnya, tuntutan itu belum disertai dengan keberpihakan untuk memberdayakan mereka menjadi andalan Pertamina meningkatkan daya saingnya.

Sewaktu harga BBM dinaikan dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 (44,4%) untuk Premium dan Rp5.500 (22,2%) untuk Biosolar, kenaikan marjin pendapatan pengusaha SPBU sangat minim dan bahkan menurun secara rasio. Sewaktu harga Premium dan Biosolar pada 18 Nopember 2014, naik menjadi 31% dan 36,4%, nominal marjin pendapatan SPBU tidak naik sama sekali.

Pengusaha SPBU seolah-olah dituntut ikut berkontribusi mengurangi subsidi pemerintah.

Sementara kenaikan harga mengurangi beban pemerintah secara signifikan, pengusaha SPBU harus mengeluarkan modal kerja lebih besar untuk membeli BBM dengan harga baru dan membayar pajak penghasilan lebih besar.

Sebagian mungkin harus meminjam uang dari bank untuk membiayainya. Belum lagi, dampak kenaikan biaya hidup akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan UMR menuntut pengusaha SPBU menaikan upah.

Setelah kenaikan 17% sejak subsidi dihapus, rasio marjin SPBU masih lebih kecil dari pada ketika pemerintah menanggung subsidi besar di masa lalu. Pemerintah belum mendukung Pertamina memberdayakan SPBU nasional menjadi jaringan distribusi dengan kualitas layanan yang tinggi.
Riset sederhana tentang besaran penghasilan bersih sebuah SPBU yang mewakili omzet rata-rata setelah dipotong biaya dibandingkan dengan tingkat investasi dan nilai aset SPBU akan menemukan rasio marjin yang wajar.

Bandingkan dengan marjin yang tinggi yang pernah diterima oleh pengusaha untuk bertindak semata-mata sebagai operator bagi SPBU asing tanpa harus mengeluarkan investasi pembangunan SPBU. Adapun, pengusaha SPBU Pertamina harus membiayai pembangunan SPBU terlebih dahulu.
Hiswana Migas agar terus meyakinkan pemerintah tentang besaran marjin yang pantas untuk SPBU. Pendekatan rasio marjin pendapatan akan lebih tepat mengingat fluktuasi harga.

DUKUNGAN TEKNIS

Pengusaha SPBU nasional pada umumnya tergolong pengusaha UKM dan sebagian besar masih dimiliki oleh pengusaha yang mengelola bisnisnya secara konvensional.
Usaha SPBU yang melibatkan uang tunai dalam jumlah yang besar mengakibatkan banyak pengawas SPBU bukan diangkat karena kemampuan manajemen dan teknis tetapi faktor kejujuran dan loyalitas.

Sementara itu, kualitas layanan SPBU nasional adalah cermin dari daya saing Pertamina. Namun, adilkah menuntut SPBU nasional mampu bersaing dengan SPBU asing tanpa kebijakan yang mendukung sebelum mendorong mereka ke arena pasar bebas?

Sebagai solusi, selain dari marjin yang pantas, dukungan teknis Pertamina secara proaktif akan menjadi daya ungkit dalam daya saing ujung tombak distribusinya terutama pada layanan konsumen,efisiensi operasional dan menghindarkan kerugian ekonomis.

Termasuk pula aspek penyusutan BBM, baik pada saat penerimaan maupun selama belum terjual, karena faktor teknis atau manusia.

Tuntutan dan upaya peningkatan kualitas memerlukan biaya tinggi.

Kuncinya, solusi yang dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tanpa merugikan konsumen. Akhir kata, penghapusan subsidi memungkinkan pemerintah menerapkan strategi pembangunan nasional yang terarah. Namun, masa depan Pertamina patut dipertanyakan.

Pertamina akan kalah bersaing jika SPBU nasional tidak didukung penuh untuk mampu bersaing dengan SPBU kelas dunia yang didukung kekuatan modal tanpa batas dan standar layanan yang didukung manajemen dan kemampuan teknis andal.

*) JUNAEDY GANIE, Pengamat usaha SPBU nasional

Wednesday, 14 January 2015

Penurunan Harga BBM Sebagai Awal Kemandirian Perekonomian Nasional


 



 
PENURUNAN HARGA BBM SEBAGAI AWAL PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Membangun saling ketergantungan berbasis sumber daya alam

Oleh Dr. Junaedy Ganie

 

Pemerintah telah memanfaatkan momentum penurunan harga BBM di pasar internasional untuk menata ulang pengelolaan dan distribusi BBM nasional. Sebagai sebuah negara yang telah menjadi net importer, pengambilan kebijakan penghapusan subsidi pada bahan bakar RON 88 (Premium) dan penentuan subsidi tetap sebesar Rp 1,000.- pada bahan bakar Biosolar memberikan pemerintah ruang gerak yang sangat luas untuk menata kembali prioritas dan arah kebijakan ekonomi yang akan diambil sehingga ambisi target pertumbuhan perekonomian nasional di atas 7% per tahun dapat tercapai. Adalah penting untuk mengkaji apakah dalam pengambilan kebijakan penghapusan subsidi tersebut pemerintah telah memperhitungkan secara matang strategi pembangunan daya saing Pertamina dalam distribusi BBM dalam negeri.

Diberitakan bahwa ruang fiskal yang terbentuk dari kebijakan baru tersebut mencapai Rp 275 triliun pada tahun 2015 yang tentu akan merangsang pertumbuhan kegiatan perekonomian. Namun, pada sisi yang lain, penurunan harga BBM di pasar internasional yang sekarang mencapai di bawah USD 50 per barrel memberikan dampak negatif yang besar pula kepada perekonomian Indonesia. Penurunan harga BBM tersebut mengakibatkan rontoknya harga komoditas andalan ekspor Indonesia terutama pada batubara, karet dan sawit.  Jatuhnya harga komoditas andalan tersebut di pasar internasional telah mengakibatkan meredupnya geliat perekonomian di sejumlah daerah. Sejumlah pengusaha tidak dapat bertahan sehingga memutuskan untuk menutup atau mengurangi kegiatan usaha. Akibatnya, tingkat pengangguran akan  meningkat dan daya beli masyarakat mulai dari para petani produk komoditas alam yang tergantung dari kilau harga komoditas tersebut menurun drastis menimbulkan multiflier effect yang besar terutama pada sektor usaha pendukung, mulai dari pemasok alat-alat berat, usaha transportasi darat dan laut dan masyarakat umum lingkungan sekitar. Dengan sendirinya, pada kantong-kantong perekonomian tertentu, penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan juga akan menurun dan terdapat ancaman risiko NPL yang meningkat.

Kalau kita menoleh ke belakang, tentu akan muncul kritik atau penyesalan yang mempersoalkan kebijakan perekonomian yang sangat tergantung kepada produk-produk sumber daya alam dan rendahnya proses penambahan nilai (added-value) terhadap komoditas andalan sebelum di jual ke luar negeri. Terlepas dari apapun yang menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan kegiatan manufaktur di Indonesia yang tentu akan menimbulkan pembahasan yang sangat penjang.

Sementara upaya peningkatan pertumbuhan kegiatan manufaktur menuntut kebijakan tersendiri, dilema yang dipicu oleh penurunan harga BBM di pasar internasional sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian perekonomian Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor. Diperlukan visi yang jelas dan political will yang kuat untuk mewujudkannya. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pengorbanan jangka singkat untuk tujuan yang lebih besar demi keberhasilan yang berkelanjutan. Slogan dan retorika tidak akan mengatasi masalah. Intinya, pemerintah perlu mengambil langkah pasti dan transparan untuk mengubah tatanan struktur perekonomian untuk memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar kemakmuran sesama.

Kebutuhan yang sangat menonjol saat ini adalah keberadaan suatu master plan yang menggambarkan bagaimana masing-masing sektor usaha akan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu  pembangunan perekonomian nasional yang berlandaskan saling keterkaitan dan saling ketergantungan diantara beragam sektor usaha dengan lainnya. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasar luar negeri menjadi terbatas. Pemikiran ini tidak menapikan adanya pengorbanan yang harus dilalui pada tahap awal yang menjadi keniscayaan demi tujuan pembangunan perekonomian jangka panjang yang kuat dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, saat ini, pada BBM Biosolar terdapat kandungan CPO sebesar 10%. Ini merupakan contoh konkret pemanfaatan bahan mentah nabati untuk mengurangi ketergantungan pada bahan mentah berasal dari fosil. Negara-negara tertentu telah melangkah jauh dalam pemanfaatan bahan nabati lainnya seperti tebu atau produk lainnya seperti jarak untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia sehingga akan sangat logis memanfaatkan CPO sebagai bahan mentah BBM alternatif.

Akselerasi kebijakan kebijakan peningkatan komponen CPO dalam BBM akan sangat berarti dalam penyerapan komoditas CPO di pasar dalam negeri. Terlepas dari kemungkinan adanya pengorbanan yang perlu dijalani mengingat harga BBM di pasar internasional yang terus menurun sehingga daya saing harga CPO mungkin dapat dipertanyakan. Tetapi, membangun perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan tidak dapat semata-mata berpijak pada daya saing ekonomis bahan mentah. Adalah penting untuk memperhitungkan pula besaran faktor multiflier effect dari pemanfaatan produk bahan mentah dalam negeri terhadap pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional. Hal yang sama perlu dapat diberlakukan produksi karet sehingga penyerapan dalam negeri dapat meningkat dari saat ini hanya 15% dari produksi karet nasional. Demikian juga halnya dengan produksi batubara yang dimiliki Indonesia secara berlimpah. Dalam situasi khusus kemungkinan pemerintah harus melakukan pengorbanan jangka pendek atau menengah dalam situasi sektor swasta tidak dapat berperan banyak atau diwajibkan untuk mengikutinya. 

Sebagian besar dari hal-hal yang saya kemukakan diatas telah sering dibahas dalam berbagai forum dan tidak kurang dari harian Kompas yang menjadikan dilemma minyak-komoditas sebagai topik editorial nya secara dua hari berturut-turut pada 12 dan 13 Januari 2015. Yang ditunggu adalah terbentuknya suatu master plan yang matang dan otoritas yang berwenang dan efektif untuk mengelola dan mengawasinya.

 

Jakarta, 14 Januari 2015.

 

 

 

 

 



 

Wednesday, 10 December 2014

Insurance Scheme for Indonesia's Geothermal Exploration and Development


PENGANTAR

Berbagai perkembangan baru terkait dinamika dunia energi di Indonesia yang muncul akhir-akhir ini meliputi berbagai pemikiran dan wacana tentang alternatif sumber energi yang mungkin dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sejauh ini tampaknya, pemikiran tentang pemanfaatan panas bumi (geothermal) belum menonjol terlepas apapun alasannya.
Terinspirasi dari Infografik Energi yang dimuat di harian Kompas hari ini, 10 Desember 2014 yang antara lain menunjukan total kapasitas terpasang yang sebesar 1207 MW sementara Al Gore, Nobel 2007 Peace Prize Recipient  dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat pada pembukaan “The Climate Project Asia Pacific Summit” memprediksikan bahwa Indonesia dapat menjadi super power dalam kelistrikan dari energi panas bumi  yang dapat menjadi surplus bagi perekonomian Indonesia, saya tertarik untuk memuat tulisan kami di bawah ini  dalam blog ini. Tulisan ini sangat erat kaitannya dengan peranan manajemen risiko dan asuransi.  
Tulisan ini dipresentasikan pada 13th Annual Meeting Indonesia Geothermal Association, 12 - 14 June 2013 dan sejak itu dimuat dalam website PENConsulting di www.penconsulting.com.







Monday, 8 December 2014

Asuransi sebagai gaya hidup masyarakat


Asuransi sebagai gaya hidup masyarakat -
Kesadaran berasuransi dan peranan asuransi wajib

Dr. Junaedy Ganie
Disadari atau tidak, untuk keperluan pribadi, orang mengalihkan risiko atau berinvestasi dengan membeli asuransi bertujuan untuk menjaga gaya hidup, untuk diri sendiri atau keluarganya atau untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Jika Anda belum termasuk kelompok yang telah memiliki perlindungan asuransi, minimum untuk kebutuhan dasar seperti asuransi kehidupan (jiwa), rumah, mobil dan pendidikan serta kesehatan, Anda tidak sendirian, malah tergolong kelompok mayoritas.
Berbagai hal menjadi penyebabnya. Misalnya, sebagian lapisan bangsa Indonesia tidak memiliki asuransi karena pengetahuan tentang keberadaan dan peran asuransi belum sampai kepada mereka. Pada sebagian lagi adalah karena citra atau persepsi asuransi di mata mereka masih belum baik terutama dari aspek layanan klaim, terlepas dari bahwa sebagiannya timbul karena pemahaman masyarakat tentang lingkup pertanggungan dan prosedur klaim asuransi yang belum baik. Persepsi tentang biaya asuransi yang dianggap tinggi merupakan salah satu lainnya.
Dari waktu ke waktu ketika menjadi pembicara umum, pengajar atau instruktur di berbagai forum termasuk di depan mahasiswa selama belasan tahun, saya memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan riset sederhana untuk mengetahui tingkat kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia dan menjadikanya sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat. Tergantung dari waktu yang tersedia, adakalanya hal tersebut saya lakukan tidak lain dari sebagai ice breaker. 
Pertanyaan standar pertama yang saya ajukan antara lain adalah: “Apa harta yang paling berharga yang Anda miliki selain diri Anda sendiri dan keluarga? Hampir dipastikan mereka akan menjawab rumah atau kendaraan yang dimiliki sebagai harta yang paling mahal.
Pertanyaan tersebut saya susulkan dengan pertanyaan kedua: “Berapa premi asuransi kebakaran per tahun atas rumah tinggal yang nilainya sebesar Rp 100,000,000? Jawaban yang saya peroleh masih sering memprihatinkan karena tebakan yang saya terima masih berkisar Rp 500,000.- sampai Rp 1,000,000.-. Bahkan  dalam suatu forum besar yang dihadiri guru-guru sekolah tingkat menengah atas di ibukota, saya pernah memperoleh jawaban Rp 10,000,000 ! Bandingkan jauhnya perbedaan antara jawaban yang diberikan dengan premi asuransi kebakaran per tahun yang hanya sebesar Rp 57,000.- untuk jaminan terhadap kebakaran, sambaran petir, ledakan dan tertimpa pesawat terbang.
Saya selalu berharap sebagian dari peserta pertemuan tersebut segera membeli polis asuransi untuk perlindungan rumah, mobil dan kehidupan mereka, setelah mereka menyadari bahwa hanya dengan sekedar kelipatan dari Rp 57,000.- untuk setiap Rp 100,000,000.- nilai bangunan rumah tinggal, atau termasuk perabot dan isi lainnya yang mereka miliki, mereka akan mendapat rasa tenang dan aman bahwa harta mereka yang berharga mendapat jaminan asuransi. Namun, memang masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk mengatasi tantangan sehingga kebutuhan terhadap perlindungan asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi kehidupan (jiwa) menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.
Sebagian besar masyarakat masih membeli asuransi sebagai pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit atau pembiayaan yang mengharuskan mereka memiliki perlindungan asuransi atau rumah atau kendaraan bermotor yang mereka beli. Perbankan dan lembaga pembiayaan berperan besar dalam peneterasi asuransi di Indonesia.
Temuan tersebut di dukung oleh hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 bahwa peneterasi asuransi atau jumlah mereka yang telah menjadi pemegang polis asuransi di negara kita masih sebesar 11.81%.  Angka tersebut sebenarnya sudah mulai menggembirakan walaupun pasti belum merata. Dari sumber yang sama disebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang paham tentang manfaat asuransi  baru mencapai 17.84%.  Sementara itu, kontribusi premi asuransi terhadap PDB adalah hanya sebesar 2.16% pada tahun 2012, naik dari 1.82% pada 2008.  Data ini mungkin juga kurang akurat sebab masih terdapat  kemungkinan penghitungan dua kali (double counting) pada premi reasuransi yang dihitung ulang pada jumlah premi keseluruhan. Meskipun demikian, bonus demografi dan besarnya populasi kelas menengah Indonesia yang terus berkembang pesat memberikan optimisme yang tinggi terhadap pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Hal ini terbukti pula dengan tingginya minat pelaku asing untuk mengembangkan usaha asuransi di Indonesia, baik bagi yang sudah ada maupun bagi pendatang baru.
Kita dapat mengharapkan peranan BPJS Kesehatan yang menjadi asuransi wajib sejak 2015 nanti terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan jasa perlindungan asuransi terhadap risiko yang mereka hadapi. Dari aspek kesadaran untuk membeli asuransi, BPJS akan berpengaruh positif jika layanan yang diberikan memuaskan masyarakat. Sebaliknya, BPJS dapat berpengaruh negatif jika citra dan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan tidak menggembirakan. Momentum keberadaan BPJS dapat dijadikan titik tolak bagi semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia. Pelaku bisnis asuransi dan bisnis pendukung dan asosiasi terkait, pemerintah atau regulator, media masa, lembaga perlindungan konsumen dan nasabah sendiri berkepentingan untuk mengambil peran penting.
Kemampuan pelaku asuransi meningkatkan citra dan persepsi masyarakat terutama melalui layanan klaim yang diberikan memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Dari peranan pemerintah atau regulator, salah satu bentuk yang upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat adalah dengan menerapkan sejumlah asuransi wajib yang penting dimiliki masyarakat. Sebagai contoh adalah penerapan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga  yang bersifat wajib terhadap setiap pemilik kendaraan bermotor. Polis asuransi tersebut bukan saja akan meningkatkan kesadaran berasuransi tetapi akan berpengaruh besar sebagai sarana menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak ekonomis yang tinggi akibat kecelakaan lalu lintas, baik terhadap kerugian harta benda maupun terhadap kehilangan jiwa dan biaya pengobatan atas luka-luka yang diderita korban kecelakaan lalu lintas. Keberadaan polis asuransi tersebut juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dan berkurangnya korban tabrak lari yang umum terjadi.  
Pelaku bisnis asuransi komersial tentu berharap penerapannya sebagai asuransi wajib akan terbuka bagi semua perusahaan asuransi, tanpa pemerintah perlu mencadangkan modal untuk membuat perusahaan asuransi BUMN baru. Kebijakan tersebut sekaligus akan memperbesar kue asuransi nasional.
Keberadaan Asuransi Asuransi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga tersebut telah diwacanakan sejak tahun 1970an tapi Indonesia belum melangkah dari titik yang sama. Sementara itu, sejumlah negara Asean termasuk Filipina dan Vietnam telah menerapkannya! Kita mungkin sering atau terbiasa tertinggal sehingga ketertinggalkan mungkin pula tidak lagi menjadi beban tetapi menyusul  atau meniru walaupun belum dapat mendahului akan selalu lebih baik.

Karawang, 6 Desember 2014.

Thursday, 4 December 2014

Bahasa Sebagai Identitas Bangsa


Junaedy Ganie

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beruntung dengan adanya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa nasional, bahasa yang berperan sebagai pemersatu bangsa besar yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa daerah. Kita tidak akan berhenti mengagumi sikap para pendiri bangsa (founding fathers) yang telah mengalahkan ego kedaerahan atau bahasa ibu masing-masing dan menjadikan lingua franca Bahasa Melayu sebagai Bahasa Indonesia. Sementara itu, banyak bangsa lain yang harus menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, bukannya salah satu dari bahasa daerah yang telah ada di antara mereka.
Dapat dibayangkan betapa sulitnya komunikasi diantara anak bangsa jika tidak ada Bahasa Indonesia. Tentu akan semakin pelik menjalankan roda pemerintahan atas bangsa yang tersebar di lebih dari 17,000 pulau ini jika keberadaan dan pilihan bahasa masih menjadi kendala. Betapa akan beratnya menjalankan rapat di badan legislatif di berbagai tingkatan. Entah akan terbelah menjadi berapa para wakil kita jika tidak ada Bahasa Indonesia!
Jika dasar pemilihan adalah jumlah suku terbanyak demi penerapan demokrasi, tentu Bahasa Jawa yang menjadi bahasa nasional.  Tanpa kebesaran hati dari para pendiri bangsa yang memiliki visi yang sangat luas dan jauh di usia mereka yang masih sangat muda ketika itu dan semangat membebaskan diri dari ikatan penjajahan , mungkin yang akan terpilih Bahasa Belanda, Jepang seperti beberapa negara di Asia yang memilih Bahasa Inggris. Contoh yang terdekat adalah Timor Leste yang  mungkin karena alasan historis menjadikan Bahasa Portugis dari bangsa yang nun jauh disana sebagai bahasa nasional.
Bahasa Indonesia adalah salah satu sarana pemersatu bangsa. Tetapi kebangggaan atas bahasa nasional yang merupakan salah satu identitas bangsa kita tampak  menurun. Banyak pemimpin kita yang seringkali mempergunakan istilah bahasa asing, bahkan kalimat-kalimat Inggris di depan khalayak bangsa sendiri yang sebagian besar justru memiliki pemahaman yang minim terhadap Bahasa asing. Terlepas dari UU Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan pejabat negara lainnya mempergunakan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi  di dalam atau di luar negeri, mungkin tidak menjadi urusan panjang jika pemimpin kita mempergunakan Bahasa Inggris yang fasih.
Tulisan ini tidak bermaksud menafikan pentingnya penguasaan Bahasa asing dengan baik, bahkan beberapa bahasa asing jika memungkinkan. Penguasaan bahasa asing akan memperkuat daya saing Indonesia di era pasar bebas ini. Kita tidak boleh mengisolasi diri. Sebaliknya, kita berharap agar di berbagai forum internasional, bangsa Indonesia dapat lebih lantang termasuk melakukan interaksi aktif di seminar atau berbagai pertemuan sejenis, bukan sebatas ngomong kepada rekan di kursi kiri dan kanan atau sebatas berkomentar di belakang.
Perkembangan yang ada menimbulkan pertanyaan mengapa kita harus memperkenalkan dan mempergunakan istilah seperti Busway untuk kalangan pengguna bis umum? Apakah masyarakat Jakarta tidak mengerti atau tidak akan menikmati suasana kunjungan ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman pada hari-hari tertentu jika istilah yang dipakai adalah Hari Bebas Kendaraan (Bermotor) atau Hari Bebas Mobil, bukan Car Free Day seperti sekarang. Bahkan ada kata Rumah Sakit diganti dengan Hospital. Ada satu rumah sakit yang sudah sempat menjadi X Hospital tetapi apapun alasannya sekarang sudah diubah menjadi Rumah Sakit X lagi. Mungkin kalau perlu diganti lebih tepat menjadi Rumah Rawat, karena memang merupakan tempat perawatan dan selaras dengan kata hospital untuk melakukan perawatan atau terhadap istilah hospitalization. Bukannya Rumah Sehat seperti yang pernah didengungkan beberapa tahun yang lalu yang untung tidak jadi karena akan semakin membingungkan. Contoh lain, mengapa mempergunakan kata Exit bukan Keluar?
Praktik diantara pengembang sangat berpengaruh terhadap penggunaan istilah asing. Tidak ada salahnya kita mengadopsi istilah Bahasa Inggris jika memang kita belum memiliki padanan yang tepat. Bahasa Indonesia atau Melayu dari dulu juga mengadopsi berbagai kata asing, baik dari Bahasa Arab, Belanda, Portugis, bahkan Spanyol.  Tetapi apakah perlu mempergunakan kata City untuk nama komplek perumahan sementara kata Kota sudah ada. Salah satu pengembang  membangun komplek yang diberi nama Kota Bunga, Kota Wisata yang rasanya lebih nyaman di telinga dan lebih dekat dibandingkan kalau diganti menjadi Flower City atau Tourism City. Kata “Pelangi” misalnya lebih indah dibanding kata “Rainbow” yang mungkin berasal dari “busur hujan”. Di awal tahun 2000an, walaupun tidak lama,  diterapkan larangan mempergunakan istilah asing pada sektor properti sehingga nama-nama komplek perumahan, apartemen dan lapangan golf berganti nama. Walaupun, beberapa nama asing seperti Green Garden dipertahankan sedekat mungkin menjadi Gren Gaden yang entah apa artinya. Banyak juga contoh yang menujukan perkembangan yang bagus seperti kentalnya penggunakan kata “pengembang”, bukan lagi developer seperti dulu. Sudah lama pula kita bersahabat dengan kata ruko, rukan dan rusun yang dulu semuanya  mempergunakan istilah dalam Bahasa  Inggris.
Tanpa peranan aktif pemerintah, kita dapat semakin kehilangan identitas dan dalam kurun waktu tertentu Bahasa Indonesia mungkin akan menjadi bentuk lain dari istilah Inggris, mulai dari developer, properti, relestat, resor, apartemen, residen dan lain sebagainya dan mungkin akan berangsur hilang peranannya sebagai alat perekat bangsa Indonesia.
Terdapat istilah tertentu yang tidak dapat lagi diindahkan karena telah menjadi bagian dari bahasa kita karena kita tidak mengenalnya sebelumnya.  Selanjutnya, tidak dapat dikesampingkan, sebagian media masa dan sebagian pejabat berperan besar dalam menimbulkan kerancuan pemakaian Bahasa asing. Coba perhatikan pemakaian istilah “kondusif” yang sangat populer.  Kita sudah  lazim mendengar keterangan pihak-pihak tertentu seperti “Keadaaan di kampung X telah kondusif” setelah terjadi kerusuhan, tawuran atau bentrokan. Kata tersebut tampaknya membangun suatu pengertian tersendiri yang lahir dari salah kaprah. Entah apa maksudnya jika kita kita kembali ke istilah tersebut dalam Bahasa Inggris.
Berdasarkan terjemahan dalam kamus Bahasa Inggris – Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Sadhily, kata “conducive” adalah kata sifat yang artinya  “menghasilkan, mendatangkan, mengakibatkan” dan tidak dipakai berdiri sendiri tetapi  mengantar kepada hasil tertentu, contoh yang diberikan adalah “Exercise is conducive to good health” yang dapat diartikan “Latihan atau olahraga mendatangkan kesehatan yang baik”. Bandingkan dengan penggunaan umum atas istilah tersebut – yaitu “Keadaan di kampung X kondusif (mendatangkan, menghasilkan, mengakibatkan)”. Titik. Ngga bingung kan?  
Namanya juga salah kaprah sehingga terus berlangsung dan dapat berkembang menjadi arti tersendiri, menyimpang dari pengertian asalnya. Akibatnya, kata “kondusif” mendapat tempat  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lumayan panjang artinya, yaitu  “memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung”.Asal jangan semakin banyak istilah yang salah kaprah seperti  ini karena akan menyulitkan pemakai Bahasa Inggris atau asing lainnya untuk belajar bahasa kita! Apalagi, salah satu oleh-oleh dari perjalanan Presiden Jokowi ke manca negara pada awal pemerintahannya adalah informasi tentang meningkatnya minat untuk belajar Bahasa Indonesia di Australia dan Tiongkok. 
Ada pendapat yang menarik: Tata bahasa mencerminkan pola atau struktur berpikir seseorang. Mari saling mengingatkan karena siapa yang akan menjaga bahasa nasional kita jika bukan kita sendiri.

Jakarta, 4 Desember 2014
(Ruang Tunggu BANI).

 

 

 

Wednesday, 5 November 2014

27 Tokoh Asuransi Indonesia


Pada 29 Oktober 2014, Majalah Infobank telah meluncurkan sebuah buku yang berjudul 27 TOKOH ASURANSI INDONESIA, Sekelumit Pemikiran dan Sumbangsih bagi Kemajuan Industri Asuransi.

Dalam Sekapur Sirih pada buku tersebut, Kartono Mohamad, Direktur Produksi dan Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Infobank  mengemukakan bahwa buku yang  mengungkap sosok ke 27 tokoh yang dipilih tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk meniti karir di bidang asuransi mengikuti jalan sukses mereka sekaligus memetik pengalaman untuk ikut terlibat lebih banyak memajukan industri asuransi nasional.

Selanjutnya, menurut Kartono Mohamad, buku yang merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Infobank untuk terus memajukan industri keuangan termasuk asuransi dari aspek informasi dan komunikasi kepada masyarakat sehingga dapat memetik pelajaran, perenungan, dan tentu saja keteladanan. Selain itu, buku tersebut juga merupakan bentuk apresiasi atas pengalaman, peran, dan sumbangsih sejumlah praktisi industri asuransi Indonesia.

Saya sangat menghargai kepercayaan Infobank sehingga terpilih menjadi salah satu dari ke 27 tokoh tersebut, tanpa mengurangi penghargaan kepada tokoh-tokoh lain yang belum dimuat yang mungkin telah berperan tidak kalah pentingnya bagi kemajuan industri asuransi nasional.

Dalam buku tersebut, para tokoh di bagi dalam 2 kelompok, yaitu tokoh Asuransi Jiwa (Asuransi Kehidupan) dan tokoh Asuransi Umum dan Reasuransi. Saya dapat mengerti jika timbul pertanyaan tentang kelompok yang paling sesuai bagi saya terkait latar belakang saya yang beragam. Akhirnya, mereka memasukan saya dalam kelompok Asuransi Jiwa.

Buku ini dapat dipesan dari Penerbit Infoarta Pratama (Infobank) melalui email ke sirkulasi@infobanknews.com atau fax ke 021 725 3127  dan 739 8164. Harga per exemplar adalah sebesar Rp. 150,000.-

Selamat membaca.

Jakarta, 5 Nopember 2014
Junaedy Ganie

Monday, 20 October 2014

Sosok dan Kenangan - Pak Jun di mata kami

Terima kasih

Pada 13 Oktober 2014 saya menerima sebuah buku dengan judul “Sosok dan Kenangan - Pak Jun di mata kami” yang ditulis oleh sejumlah karyawan BNI Life. Agak deg-deg an juga membukanya karena sebagai seorang yang memimpin dengan berlandaskan semangat perubahan, saya tidak mungkin menyenangkan semua orang dan tanpa sikap yang tegas. Apalagi, transformasi BNI Life tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan.


Sejumlah karyawan BNI Life telah berkenan menorehkan tulisan tangan mereka mengungkapkan kesan tentang saya selama masa kepemimpinan saya dari 20 September 2011 sampai dengan 30 September 2014. Isi tulisan-tulisan tersebut mengandung makna yang sangat berarti, menarik dan sebagian lainnya membuat tersenyum. Saya sangat senang dan terharu sekaligus tersanjung membaca doa, ungkapan perasaan, pandangan, sharing yang dimuat dalam buku tersebut. Saya yakin isinya bukannya hanya bermanfaat dan menjadi inspirasi tambahan bagi saya dan keluarga tetapi dapat pula berguna bagi orang lain sehingga saya berharap suatu hari nanti saya dapat berbagi isinya dalam bentuk yang tepat.


Saya sangat menghargai dan berterima kasih atas buku tersebut. Selain itu, saya juga menerima dalam berbagai bentuk lain beragam ungkapan yang semuanya memberikan kebanggaan dan kebahagiaan kepada saya dan keluarga saya yang telah menjadi bagian dari BNI Life selama 3 tahun, baik dari karyawan maupun dari mitra bisnis, diantaranya dalam bentuk CD, koleksi foto, souvenir dan termasuk puisi yang telah saya muat dalam Blog ini sebelumnya yaitu Pak Jun dan True Leader.
Saya akan selalu menyimpan kenangan masa di BNI Life dengan kebanggaan dan kedekatan yang mendalam. I shall treasure the term I had in BNI Life.
 

Sebagai penutup, saya mengutip sebuah ungkapan dari buku tersebut yang dimuat seorang karyawan BNI Life, “For a voyage to begin, another voyage must come to an end”.
Jakarta, 20 Oktober 2014
Junaedy Ganie