Wednesday, 25 March 2015

Renungan di puncak Gunung Kelimutu dan Danau Tiga Warna


Renungan di puncak Gunung Kelimutu dan Danau Tiga warna

Sebuah oleh-oleh dari Flores.

 

Oleh Dr. Junaedy Ganie

 

Kami telah lama mengidamkan kunjungan ke Flores, baik karena alasan ketertarikan terhadap daya tarik wisata alam dan laut yang dimiliki pulau tersebut maupun karena alasan akar sejarah keluarga dari pihak isteri saya.

Rencana kunjungan tersebut selama ini selalu tertunda dengan berbagai alasan. Namun, jika memang sudah waktunya niat tersebut terlaksana tanpa direncanakan. Berhubung kolega yang kami undang bersama isterinya untuk berakhir pekan di pulau X berhalangan, kami melakukan improvisasi atas program wisata dengan mengajak ketiga anak kami untuk ikut serta. Kebetulan mereka bisa walaupun dengan usulan tertentu. Untuk mengimbangi permintaan anak-anak untuk memilih tujuan dengan tempat menyelam (diving sites) yang menarik, kunjungan 5 hari di Flores menjadi pilihan kami kali ini. Jadilah kami memesan tiket Garuda ke Ende dan Labuan Bajo  pada 17 Maret 2015 malam dan keesokan malamnya langsung terbang menuju Flores dengan sebelumnya menginap semalam di Bali.

Rasanya sudah sejak masa kecil foto danau tiga warna Kelimutu terpatri di ingatan saya pribadi. Pulau Komodo yang telah menjadi situs wisata warisan dunia (World’s Herritage site) ikut menjadi pendorong kami untuk berkunjung ke Flores.

Demi merangkai kekerabatan, pilihan pertama kami adalah kota Ende. Kami menerima sambutan hangat dari keluarga besar disana yang selama ini banyak yang tidak saling mengenal dengan kami. Belum lagi kehebohan “sekampung” yang ingin berfoto dengan puteri kami karena profesinya di masa lalu yang masih tersimpan di kenangan mereka. Alhamdulillah, niat bersilaturahim dengan kerabat disana terpenuhi. Acapkali pertemuan pertama sulit terlaksana tetapi setelah itu kesempatan baru sering tercipta. Semoga.

Kota tersebut tampak bersih, rapi tertata dengan infrastruktur jalan yang baik. Kontur alam yang berbukit membuatnya menjadi lebih menarik. Kami menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah tahanan Soekarno (Bung Karno, Presiden pertama RI) sewaktu diasingkan Belanda di masa penjajahan. Kami juga ke lapangan yang menghadap ke pantai tempat perenungan Bung Karno dalam menggali pemikiran tentang Pancasila. Di situs tersebut kini terdapat patung Bung Karno yang diresmikan oleh Taufik Kiemas tidak lama sebelum beliau meninggal. Kami juga melewati gedung “tonil” tempat  pertunjukan sandiwara yang diprakarsai Bung Karno sedang direnovasi. Beberapa hal yang mungkin dapat menjadi bahan pemikiran, antara lain, pertama, bagaimana seorang pemimpin membaur dan terlibat aktif dengan masyarakat setempat dalam kesehariannya sehingga dapat menyelami budaya setempat dan menyebarkan pemikirannya dan, kedua, walaupun Belanda mengasingkan pemimpin-pemimpin pendukung kemerdekaan dalam status tahanan, rumah tempat pengasingan yang disediakan selalu merupakan rumah-rumah yang umumnya cukup besar dan dalam kondisi yang layak huni sebagai bentuk tanggung jawab mereka.

Untuk mendekati lokasi danau Kelimutu kami telah memesan penginapan di Moni, ibukota Kecamatan Moni. Perjalanan dari Ende ke Moni umumnya di tempuh dalam waktu 1 ½ jam. Tetapi beberapa hari sebelum kunjungan kami telah terjadi tanah longsor besar yang menimbulkan kerusakan jalan parah sampai beberapa ratus meter sehingga kendaraan roda empat dan dua dilarang lewat. Di luar jam istirahat pekerja jalan, perjalanan harus melintasi bukit terjal dan semak belukar  dan bahkan untuk turun ke jalan di ujung yang lain harus melalui tangga bambu. Kami dapat menyesuaikan diri dengan jadwal jam istirahat sehingga tidak perlu melintasi bukit tersebut dan tidak harus seperti beberapa perempuan dengan keranjang dipunggung sedang menuruni tangga bambu yang tampak di TVOne beberapa hari sebelum kami kesana. Anak-anak mengatakan kalau lewat jalan pintas tersebut tentu akan lebih seru. Entah apakah mereka akan memberikan komentar yang sama jika benar-benar melaluinya di tengah udara terik saat itu. Sejumlah alat berat sedang dikerahkan melakukan perbaikan. Mungkin pada saat anda membaca tulisan ini, kondisi jalan telah normal kembali. 

Di Moni tersedia sejumlah penginapan yang baik. Kami menginap di Andy’s Lodge yang di kelola oleh Ito yang memiliki rambut gimbal sebagai ciri khas nya. Penginapan tersebut bersih dan dilengkapi dengan kebutuhan pokok termasuk air hangat di kamar mandi dan memiliki pemandangan ke perbukitan. Bagi peminat kain tenun adat dengan motif yang menarik, mereka dapat membeli langsung dari penenun atau dari pedagang di sekitar tempat menginap. Pada malam hari, dengan lampu teras dimatikan dan bantuan aplikasi Google Sky Map kami menikmati bintang-bintang di angkasa serta mengetahui nama dan posisi dari masing-masing planet dan rasi bintang yang  bertebaran di langit luas.

Kami berangkat menuju Kelimutu pada jam 4.30 pagi dengan mobil sewaan bersama supir dan Ito sebagai guide. Perjalanan melalui jalan berliku dan menanjak dengan kondisi aspal yang dan marka jalan yang baik memakan waktu sekitar 45 menit. Semangat untuk mengunjungi daerah baru yang menarik menghilangkan rasa kantuk kami. Kendaraan kami yang pertama tiba di tempat parkir. Tidak lama kemudian mobil-mobil dan berbagai sepeda motor berdatangan. Setelah itu dilanjutkan dengan berjalan kaki santai bercahayakan senter sekitar 30 menit menuju ke puncak Gunung Kelimutu. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh bule-bule yang melewati kami di pagi buta tersebut, perjalanan akan memakan waktu 15 – 20 menit saja.

Pada ketinggian 1,690 m diatas permukaan laut setelah melewati bayangan ketiga danau Kelimutu kami tiba di puncak Kelimutu. Dalam hitungan menit matahari mulai terbit. Matahari yang terbit tampak lebih besar dari yang pernah kami lihat ketika terbit di Gunung Bromo (walaupun pasti matahari yang sama) 2 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu bayangan danau menjadi jelas dan kami mulai menerka warna masing-masing danau pada pagi hari itu. Perjuangan menuju kesana menjadi tidak berarti dibanding keindahan dan kebesaran alam yang tampak di depan mata! Lokasi yang sangat menarik untuk merenung dan berpikir dan mencari inspirasi walaupun sesekali mungkin dapat terganggu oleh candaan penjaja kopi panas disana.

Kelimutu adalah sebuah gunung berapi aktif. Kelimutu artinya Gunung yang beruap. Menurut kepercayaan lama, danau-danau tersebut adalah tempat arwah penduduk setempat setelah meninggal. Danau yang pertama bernama ata polo yang artinya orang-orang jahat. Danau kedua disebut danau nuamuri ko’o fai yang artinya danau muda mudi. Yang terakhir danau ata mbupu atau danau orang tua. Warna masing-masing danau berubah dari waktu ke waktu, sesuai pengaruh kondisi gunung berapi tempat berada. Adakalanya,  ada yang berwarna merah. Sejak beberapa minggu yang lalu masing-masing berwarna coklat kehitaman, hijau dan hijau tua. Di tepi danau yang terendah tercatat riwayat perubahan berbagai warna masing-masing danau untuk kurun waktu tertentu. Puncak keramaian adalah pada setiap tanggal 14 Agustus ketika acara adat yang disebut patika sedang berlangsung, yaitu acara memberi sesajian kepada arwah leluhur penduduk setempat.    Fauna di sekitar juga menarik untuk diamati. Dalam perjalanan kami mendengar berbagai suara burung. Ternyata, menurut Ito, itu adalah bunyi burung geru giwa yang memiliki 14 jenis bunyi!

Di sekeliling kami pagi itu mungkin terdapat sekitar 25-30 orang dan sebagian besar adalah bule yang telah datang dari negeri yang jauh. Informasi yang kami terima mengatakan bahwa pengunjung terbesar ke Kelimutu adalah bangsa Perancis disusul oleh bangsa Belanda dan bangsa Eropa lainnya dan disana kami sempat berbicara dengan berapa orang dari kedua negeri tersebut. Kami juga berkenalan dengan  beberapa orang mahasiswa S2 yang datang  dari  Swiss. Yang tidak kalah menarik adalah keberadaan seorang wanita Polandia yang menunjukan bahwa  daya tarik Kelimutu telah mencapai negara-negara yang tidak tergolong wisatawan asing tradisional ke Indonesia. Jumlah wisatawan asing akan meningkat mulai bulan Juni sampai Agustus. Lalu, bagaimana wisatawan domestik?  Mengapa mereka bersedia datang dari jauh tetapi kita tidak? Mengapa belum sebanyak wisatawan asing  walaupun meningkat?

Benarkah jumlah yang datang masih sedikit karena mahal? Benarkah persepsi tentang infrastruktur yang buruk menjadi penyebabnya? Apakah keamanan menjadi alasan? Bagaimana tambahan pembebasan visa masuk kepada warga 30 negara dalam 8 Paket Kebijakan Pemerintah baru akan berpengaurh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan asing ke daerah ini? Pada tulisan yang berikut, saya akan mencoba mereka-reka tentang sebagian dari pertanyaan-pertanyaan di atas terutama terkait dengan pandangan terhadap biaya berwisata domestik.

Jakarta, 25 Maret 2015

Tuesday, 17 March 2015

Bak mengisi puzzle demi puzzle dalam tata kelola perekonomian Indonesia


Bak mengisi puzzle demi puzzle dalam tata kelola perekonomian  Indonesia
8 Paket Kebijakan Pemerintah

 

Oleh Dr. Junaedy Ganie

 

Pemerintah telah mengumumkan secara resmi 8 Paket Kebijakan Perekonomian. Peningkatan penggunaan biofuel menjadi 15% sejak 1 April 2015 menjadi salah satu agendanya. Kebijakan ini dan 7 kebijakan lainnya patut untuk didukung dan disambut dengan tangan terbuka lebar. Berhubung rencana-rencana tersebut bukan semuanya pemikiran atau inisiatif baru, yang paling ditunggu masyarakat adalah ujian dalam komitmen dalam pelaksanaannya.

Peningkatan komponen  biofuel dari 10% (yang kata sebagian orang sebenarnya hanya 7% yang telah dilaksanakan) akan memberikan dukungan yang sangat baik bagi usaha minyak sawit (CPO) yang merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang salama ini berkembang diantara berbagai hambatan, baik di  dalam negeri maupun di luar negeri. Diketahui bahwa pemerintah menargetkan penggunaan minyak sawit sampai 25% dari komponen biosolar pada tahun 2019 nanti. Tentunya kebijakan ini memerlukan koordinasi dengan dan kesiapan dari industri otomotif untuk menyesuaikan diri.

Sejumlah pejabat Pertamina sejak dulu mengatakan bahwa peningkatan penggunaan biofuel tersebut akan menghasilkan penghematan beban impor yang sangat besar setiap tahunnya. Terakhir dikatakan penghematan akan mencapai sekitar USD 2 milyar bila diterapkan sejak 1 April nanti sehingga tidak tertutup kemungkinan ruang subsidi akan terbuka sebagai pengorbanan jangka pendek untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat  bagi masyarakat luas.

Selanjutnya, adalah dapat dibayangkan dan ini mudah-mudahan bukan mimpi bila satu demi satu dari masing-masing komoditas andalan milik bangsa seperti karet dan komoditas pemegang rekor lainnya lain mendapat perhatian seperti ini, pasar dalam negeri akan tumbuh dengan baik, defisit neraca pembayaran akan berkurang, dan multiplier effect yang dihasilnya akan tidak terbatas. Mungkin kebijakan ini jika dilakukan secara konsisten akan membuat penataan perekonomian Indonesia seperti meletakan gambar puzzle satu demi satu pada sebuah mozaik yang belum lengkap sehingga gambar atau wajah yang tersembunyi menjadi tampak keindahannya.

Selanjutnya, pemerintah dapat menoleh ke sumber daya alam seperti batubara dan gas bumi dan memposisikan mereka pada pada suatu kedudukan yang akan mengurangi ketergantungan impor dan mendorong kemandirian perekonomian nasional. Jika tidak kurang  seorang Al Gore, mantan Wakil Presiden AS dan pemenang  Hadiah Nobel 2007 dalam “The Climate Project Asia Pacific Summit” di Jakarta pada Januari  2011 mengatakan bahwa Indonesia dapat berperan besar dalam penyediaan energi dunia dari keberlimpahan energi panas bumi (geothermal) di negeri kita (Lihat tulisan Insurance Scheme for Indonesia's Geothermal Exploration and Development dalam blog ini pada 10 Desember 2014).

Sebagai seseorang yang dari waktu ke waktu mendapat kepercayaan menjadi anggota tim riset yang dibiayai oleh sejumlah lembaga donor internasional dalam rangka mempelajari upaya akselerasi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia, terutama dari aspek manajeman risiko, sungguh Indonesia memiliki keunggulan dan keberuntungan yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin.

Selanjutnya, sebagai seorang yang dalam disertasinya mendalami tentang  daya saing industri asuransi nasional, butir kebijakan lainnya yang hendak penulis sentuh adalah tentang rencana pendirian perusahaan reasuransi besar yang merupakan satu dari 8 Paket Kebijakan Pemerintah tersebut. Kebijakan ini merupakan satu langkah besar untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia sebab bisnis asuransi selama ini memang merupakan sebuah sektor yang membebani neraca pembayaran dengan penempatan reasuransi ke luar negeri dalam jumlah yang besar.

 

 

Jakarta, 17 Maret 2015.

 

 

 

 
puzzle

Sunday, 15 March 2015

Kebijakan Peningkatan Penggunaan Biofuel Sebagai Titik Tolak Kemandirian Energi Nasional


KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN BIOFUEL SEBAGAI TITIK TOLAK KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL

 

Oleh Dr. Junaedy Ganie

 

Selama ini BBM Biosolar yang dijual di SPBU Pertamina mengandung 10% komponen bahan nabati yang berasal dari CPO. Adalah merupakan hal yang menggembirakan bahwa diantara 8 Paket Kebijakan Pemerintah yang muncul  minggu lalu sebagai strategi untuk menekan defisit transaksi berjalan dan menstabilkan mata uang Rupiah, salah satunya adalah  peningkatan penggunaan biofuel sehingga mencapai 20%.  

Strategi ini sebenarnya bukan pemikiran baru karena selama ini target 20% tersebut memang telah lama dicanangkan walaupun strategi pencapaiannya belum jelas. Adakalanya sangat kuat gaungnya dan lain waktu sayup-sayup dan terlupakan. Namun demikian, jika cita tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengusaha atau sektor swasta untuk merealisikannya tentu akan sulit sekali untuk menjadikannya sebagai kenyataan. Selama ini, salah satu kendala utama adalah biaya produksi yang tidak bersaing, apalagi seiring dengan merosotnya harga minyak bumi di pasar internasional yang mengakibatkan biaya produksi biosolar menjadi tidak ekonomis dan kalah bersaing dengan harga BBM impor. Akibatnya, upaya peningkatan komponen nabati dalam biosolar menjadi tidak menarik.

Bagaimanapun, harga bahan bakar fosil juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selama ini, gejolak yang timbul selalu menimbulkan ancaman ketidakstabilan perekonomian nasional. Penghabusan subsidi BBM jenis Premum (RON 88) sejak awal tahun ini telah mengurangi dampaknya pada anggaran pemerintah. Namun demikian, pelemahan mata uang Rupiah tidak pelak memberikan tekanan ketidakstabilan pada perekonomian masyarakat dan daya beli masyarakat khususnya karena besarnya ketergantungan kepada BBM impor.

Namun demikian, kebijakan baru dari pemerintah tersebut menunjukan mulai kuatnya niat politik pemerintah untuk berpijak pada kesuksesan dan kemandirian perekonomian Indonesia secara jangka panjang. Tidak disangkal bahwa CPO sebagai salah satu komoditi ekspor andalan telah mampu berkembang diantara berbagai hambatan dalam kebijakan perdagangan di berbagai negara tujuan ekspor. Tetapi tidak menghasilkan nilai tambah yang optimum. Sementara berbagai upaya tetap harus diupayakan untuk menangkal dan mengatasi hambatan di berbagai negara tujuan, peningkatan penggunaan biofuel di dalam negeri akan memperbesar pasar di dalam negeri yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk ekspor tersebut di luar negeri.

Berapa studi memang menujukan beberapa waktu lalu ketika biaya proses produksi minyak jarak (jatropha) dan biomassa (ellulosic) lebih rendah dari minyak sawit tapi CPO adalah komoditas yang paling siap untuk menjadi biodiesel.

Kita mengharapkan berbagai peraturan turunan yang akan menjadi dasar dan pedoman implementasi dari 8 Paket Kebijakan Pemerintah tersebut menunjukan kesediaan pemerintah untuk memasuki koridor yang memastikan kuatnya motivasi, dedikasi dan pengorbanan dari semua pemangku kepentingan sehigga tujuan nasional yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara berkelanjutan menjadi kenyataan. Kebijakan penurunan harga BBM di pasar internasional untuk menghapus subsidi pada BBM jenis premium dan  mengatur subsidi tetap pada bahan bakar Biosolar memberikan pemerintah ruang fiskal yang terbentuk dari kebijakan baru tersebut yang diperkirakan mencapai Rp 275 triliun pada tahun 2015 kiranya sebagiannya dapat diarahkan untuk mendorong peningkatan riset, studi, evaluasi, efisiensi yang akan memastikan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan penggunaan CPO mencapai 20% dalam komponen bisolar di Indonesia.

Kebijakan pemberian subsidi pada BBM jenis Biosolar sebesar Rp 1,000 per liter tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadikan kebijakan subsidi sebagai salah satu cara mengimbangi celah yang timbul dari biaya produksi biosolar yang masih lebih tinggi disertai dengan target waktu yang jelas sehingga semua elemen pemangku kepentingan akan menutup celah tersebut secepatnya. Jika, Indonesia dianggap menganut kebijakan tax incentive atau tax holiday yang paling pasif di antara negara-negara di kawasan Asean dalam mengundang investor asing, suatu kebijakan insentif pajak bagi pengusaha-pengusaha yang berkepentingan dengan peningkatan penggunaan biofuel di Indonesia dapat menjadi pilihan yang menarik untuk mendorong kebijakan ini demi tujuan jangka panjang, demi tujuan yang lebih besar.

Selanjutnya, kiranya masing-masing komoditas andalan Indonesia mendapat perhatian dan kesempatan nyata untuk meningkatkan proses peningkatan nilai tambah (added-value), mempunyai pasar yang lebih besar di dalam negeri dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar internasional dan melahirkan  multiflier effect yang akan mempekuat perekonomian nasional. Gabungan dari peningkatan daya saing dan nilai tambah dari masing-masing komoditas andalan ekspor akan berpengaruh signifikan bagi kemajuan perekonomian Indonesia dan kemakmuran bangsa.

Dalam tulisan saya di blog ini pada 15 Januari 2015 yang berjudul PENURUNAN HARGA BBM SEBAGAI AWAL PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN NASIONAL, Membangun saling ketergantungan berbasis sumber daya alam,  saya mengemukakan pentingnya pengorbanan jangka singkat untuk tujuan yang lebih besar demi keberhasilan yang berkelanjutan dan bahwa slogan dan retorika tidak akan mengatasi masalah. Semoga 8 Paket Kebijakan Pemerintah tersebut benar-benar menggambarkan langkah pasti dan transparan pemerintah untuk mengubah tatanan struktur perekonomian untuk memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar kemakmuran sesama.

Indonesia perlu visi yang jelas dan kebijakan yang merefleksikan tindakan nyata untuk mencapainya, berkesinabungan dan melahirkan sinergi yang kuat antar sektor perekonomian nasional. 

Adalah menarik untuk mengkaitkan pemikiran ini dengan isi kolom Editorial Kompas pada 13 Maret 2015 yang berjudul Makna Pemegang Rekor.  Apalah artinya Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, karet nomor 2 di dunia dan dan sederet daftar panjang pemegang rekor dunia lainnya mulai selain itu, yaitu mulai dari rotan, kelapa, rumput laut, ikan, udang, lada, kopi, teh dan bubur kertas dan lain-lainnya jika kita bukan penentu harga dan daya saing komoditas kita rapuh di pasar internasional serta bila kontribusi nya terhadap devisa nasional masih kecil.

Mari kita tunggu lanjutan dari 8 Paket Kebijakan Pemerintah tersebut.

 

Jakarta, 15 Maret 2015.

 

 

 

 

 

Monday, 26 January 2015

Nasib SPBU Nasional Setelah Subsidi Dicabut

 
Oleh Junaedy Ganie

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki 2015, pemerintah menghapuskan subsidi yang telah diterapkan sejak 1977/1978 pada produk BBM RON 88 (Premium) dan menerapkan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter untuk produk Biosolar.

Seiring dengan menurunnya harga minyak bumi di pasar internasional, harga Premium turun menjadi Rp7.600 dan Biosolar Rp7.250 per liter dan sejak 19 Januari menjadi Rp6.700 dan Rp6.400. Selanjutnya, harga akan berfluktuasi mengikuti harga keekonomian seperti halnya pada Pertamax, terutama dipengaruhi harga minyak internasional dan kurs dolar AS terhadap rupiah.

Penurunan harga disambut masyarakat dengan gembira tetapi perlu pula diantisipasi dampaknya nanti jika harga keekonomian naik tinggi.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) diberikan batas waktu dua tahun untuk meningkatkan kapasitas dan menjadikan produk RON 92 (Pertamax) sebagai pengganti Premium, sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Gas dan Minyak Bumi. Kebijakan ini memungkinkan SPBU asing menjual produk Premium.

Tampaknya, Indonesia sudah di ambang praktik pasar bebas sepenuhnya dalam pemasaran BBM dalam negeri, sesuatu yang ditunggu sejak lama oleh SPBU asing yang masuk ke Indonesia sebagai antisipasi atas penerapan ketentuan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Pasal 28 ayat (2) UU tersebut, harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga terbuka peluang bagi pelaku-pelaku usaha domestik dan asing berbisnis distribusi BBM yang sebelumnya dimonopoli oleh Pertamina.

Dengan berjalannya waktu, terjadi beberapa perkembangan seperti pembentukan BPH Migas yang kemudian mengeluarkan cetak biru strategi pengusahaan di industri minyak dan gas bumi yang diadopsi dari UU No. 22/2001, yang memuat tiga tahapan strategi pembukaan pasar BBM dengan tahap pasar bebas terbuka dimulai pada akhir 2010.

Lalu, bagaimana dampaknya terhadap Pertamina?

Nasib Pertamina akan tergantung pada kemampuan 5.300 SPBU nasional memenangkan persaingan pasar bebas. Berbagai pihak mengkhawatirkan kebijakan itu membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi pengusaha SPBU seperti Shell dan Total untuk menguasai pasar peredaran BBM di Indonesia, sehingga SPBU nasional akan tersingkir.

Jika kebijakan publik tidak memperhatikan kepentingan nasional, kekhawatiran itu sangat beralasan. Sebaliknya, penghapusan subsidi justru merupakan momentum yang tepat untuk memajukan SPBU nasional untuk kejayaan Pertamina.

Pengalaman ‘Pasti Pas’ selama ini telah mengindikasikan kemampuan SPBU nasional bertransformasi menjadi andalan Pertamina meningkatkan daya saing jaringan distribusinya.

KEBIJAKAN MARJIN

Selama ini SPBU nasional memperoleh marjin pendapatan dari Pertamina dalam jumlah nominal tertentu sebagai imbalan tanggung jawab penjualan. Jumlah itu sebenarnya belum memadai untuk memberikan kesempatan pengusaha SPBU untuk berkembang, padahal usaha ini tergolong usaha padat modal.

Akibatnya, di masa lalu adakalanya terdengar tuduhan tentang segelintir pengusaha SPBU berlaku curang untuk mengejar pendapatan.

Syukurlah, kebijakan ‘Pasti Pas’ dengan syarat-syarat yang berat dan diawasi dengan ketat telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap layanan SPBU Pertamina.
Pemenuhan syarat-syarat ‘Pasti Pas’ termasuk persyaratan lulus audit, memerlukan biaya besar. Ancaman pasar bebas dan kesadaran masyarakat terhadap layanan yang berkualitas tinggi menuntut SPBU nasional berbenah diri.

Sayangnya, tuntutan itu belum disertai dengan keberpihakan untuk memberdayakan mereka menjadi andalan Pertamina meningkatkan daya saingnya.

Sewaktu harga BBM dinaikan dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 (44,4%) untuk Premium dan Rp5.500 (22,2%) untuk Biosolar, kenaikan marjin pendapatan pengusaha SPBU sangat minim dan bahkan menurun secara rasio. Sewaktu harga Premium dan Biosolar pada 18 Nopember 2014, naik menjadi 31% dan 36,4%, nominal marjin pendapatan SPBU tidak naik sama sekali.

Pengusaha SPBU seolah-olah dituntut ikut berkontribusi mengurangi subsidi pemerintah.

Sementara kenaikan harga mengurangi beban pemerintah secara signifikan, pengusaha SPBU harus mengeluarkan modal kerja lebih besar untuk membeli BBM dengan harga baru dan membayar pajak penghasilan lebih besar.

Sebagian mungkin harus meminjam uang dari bank untuk membiayainya. Belum lagi, dampak kenaikan biaya hidup akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan UMR menuntut pengusaha SPBU menaikan upah.

Setelah kenaikan 17% sejak subsidi dihapus, rasio marjin SPBU masih lebih kecil dari pada ketika pemerintah menanggung subsidi besar di masa lalu. Pemerintah belum mendukung Pertamina memberdayakan SPBU nasional menjadi jaringan distribusi dengan kualitas layanan yang tinggi.
Riset sederhana tentang besaran penghasilan bersih sebuah SPBU yang mewakili omzet rata-rata setelah dipotong biaya dibandingkan dengan tingkat investasi dan nilai aset SPBU akan menemukan rasio marjin yang wajar.

Bandingkan dengan marjin yang tinggi yang pernah diterima oleh pengusaha untuk bertindak semata-mata sebagai operator bagi SPBU asing tanpa harus mengeluarkan investasi pembangunan SPBU. Adapun, pengusaha SPBU Pertamina harus membiayai pembangunan SPBU terlebih dahulu.
Hiswana Migas agar terus meyakinkan pemerintah tentang besaran marjin yang pantas untuk SPBU. Pendekatan rasio marjin pendapatan akan lebih tepat mengingat fluktuasi harga.

DUKUNGAN TEKNIS

Pengusaha SPBU nasional pada umumnya tergolong pengusaha UKM dan sebagian besar masih dimiliki oleh pengusaha yang mengelola bisnisnya secara konvensional.
Usaha SPBU yang melibatkan uang tunai dalam jumlah yang besar mengakibatkan banyak pengawas SPBU bukan diangkat karena kemampuan manajemen dan teknis tetapi faktor kejujuran dan loyalitas.

Sementara itu, kualitas layanan SPBU nasional adalah cermin dari daya saing Pertamina. Namun, adilkah menuntut SPBU nasional mampu bersaing dengan SPBU asing tanpa kebijakan yang mendukung sebelum mendorong mereka ke arena pasar bebas?

Sebagai solusi, selain dari marjin yang pantas, dukungan teknis Pertamina secara proaktif akan menjadi daya ungkit dalam daya saing ujung tombak distribusinya terutama pada layanan konsumen,efisiensi operasional dan menghindarkan kerugian ekonomis.

Termasuk pula aspek penyusutan BBM, baik pada saat penerimaan maupun selama belum terjual, karena faktor teknis atau manusia.

Tuntutan dan upaya peningkatan kualitas memerlukan biaya tinggi.

Kuncinya, solusi yang dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tanpa merugikan konsumen. Akhir kata, penghapusan subsidi memungkinkan pemerintah menerapkan strategi pembangunan nasional yang terarah. Namun, masa depan Pertamina patut dipertanyakan.

Pertamina akan kalah bersaing jika SPBU nasional tidak didukung penuh untuk mampu bersaing dengan SPBU kelas dunia yang didukung kekuatan modal tanpa batas dan standar layanan yang didukung manajemen dan kemampuan teknis andal.

*) JUNAEDY GANIE, Pengamat usaha SPBU nasional

Wednesday, 14 January 2015

Penurunan Harga BBM Sebagai Awal Kemandirian Perekonomian Nasional


 



 
PENURUNAN HARGA BBM SEBAGAI AWAL PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Membangun saling ketergantungan berbasis sumber daya alam

Oleh Dr. Junaedy Ganie

 

Pemerintah telah memanfaatkan momentum penurunan harga BBM di pasar internasional untuk menata ulang pengelolaan dan distribusi BBM nasional. Sebagai sebuah negara yang telah menjadi net importer, pengambilan kebijakan penghapusan subsidi pada bahan bakar RON 88 (Premium) dan penentuan subsidi tetap sebesar Rp 1,000.- pada bahan bakar Biosolar memberikan pemerintah ruang gerak yang sangat luas untuk menata kembali prioritas dan arah kebijakan ekonomi yang akan diambil sehingga ambisi target pertumbuhan perekonomian nasional di atas 7% per tahun dapat tercapai. Adalah penting untuk mengkaji apakah dalam pengambilan kebijakan penghapusan subsidi tersebut pemerintah telah memperhitungkan secara matang strategi pembangunan daya saing Pertamina dalam distribusi BBM dalam negeri.

Diberitakan bahwa ruang fiskal yang terbentuk dari kebijakan baru tersebut mencapai Rp 275 triliun pada tahun 2015 yang tentu akan merangsang pertumbuhan kegiatan perekonomian. Namun, pada sisi yang lain, penurunan harga BBM di pasar internasional yang sekarang mencapai di bawah USD 50 per barrel memberikan dampak negatif yang besar pula kepada perekonomian Indonesia. Penurunan harga BBM tersebut mengakibatkan rontoknya harga komoditas andalan ekspor Indonesia terutama pada batubara, karet dan sawit.  Jatuhnya harga komoditas andalan tersebut di pasar internasional telah mengakibatkan meredupnya geliat perekonomian di sejumlah daerah. Sejumlah pengusaha tidak dapat bertahan sehingga memutuskan untuk menutup atau mengurangi kegiatan usaha. Akibatnya, tingkat pengangguran akan  meningkat dan daya beli masyarakat mulai dari para petani produk komoditas alam yang tergantung dari kilau harga komoditas tersebut menurun drastis menimbulkan multiflier effect yang besar terutama pada sektor usaha pendukung, mulai dari pemasok alat-alat berat, usaha transportasi darat dan laut dan masyarakat umum lingkungan sekitar. Dengan sendirinya, pada kantong-kantong perekonomian tertentu, penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan juga akan menurun dan terdapat ancaman risiko NPL yang meningkat.

Kalau kita menoleh ke belakang, tentu akan muncul kritik atau penyesalan yang mempersoalkan kebijakan perekonomian yang sangat tergantung kepada produk-produk sumber daya alam dan rendahnya proses penambahan nilai (added-value) terhadap komoditas andalan sebelum di jual ke luar negeri. Terlepas dari apapun yang menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan kegiatan manufaktur di Indonesia yang tentu akan menimbulkan pembahasan yang sangat penjang.

Sementara upaya peningkatan pertumbuhan kegiatan manufaktur menuntut kebijakan tersendiri, dilema yang dipicu oleh penurunan harga BBM di pasar internasional sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian perekonomian Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor. Diperlukan visi yang jelas dan political will yang kuat untuk mewujudkannya. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pengorbanan jangka singkat untuk tujuan yang lebih besar demi keberhasilan yang berkelanjutan. Slogan dan retorika tidak akan mengatasi masalah. Intinya, pemerintah perlu mengambil langkah pasti dan transparan untuk mengubah tatanan struktur perekonomian untuk memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar kemakmuran sesama.

Kebutuhan yang sangat menonjol saat ini adalah keberadaan suatu master plan yang menggambarkan bagaimana masing-masing sektor usaha akan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu  pembangunan perekonomian nasional yang berlandaskan saling keterkaitan dan saling ketergantungan diantara beragam sektor usaha dengan lainnya. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasar luar negeri menjadi terbatas. Pemikiran ini tidak menapikan adanya pengorbanan yang harus dilalui pada tahap awal yang menjadi keniscayaan demi tujuan pembangunan perekonomian jangka panjang yang kuat dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, saat ini, pada BBM Biosolar terdapat kandungan CPO sebesar 10%. Ini merupakan contoh konkret pemanfaatan bahan mentah nabati untuk mengurangi ketergantungan pada bahan mentah berasal dari fosil. Negara-negara tertentu telah melangkah jauh dalam pemanfaatan bahan nabati lainnya seperti tebu atau produk lainnya seperti jarak untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia sehingga akan sangat logis memanfaatkan CPO sebagai bahan mentah BBM alternatif.

Akselerasi kebijakan kebijakan peningkatan komponen CPO dalam BBM akan sangat berarti dalam penyerapan komoditas CPO di pasar dalam negeri. Terlepas dari kemungkinan adanya pengorbanan yang perlu dijalani mengingat harga BBM di pasar internasional yang terus menurun sehingga daya saing harga CPO mungkin dapat dipertanyakan. Tetapi, membangun perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan tidak dapat semata-mata berpijak pada daya saing ekonomis bahan mentah. Adalah penting untuk memperhitungkan pula besaran faktor multiflier effect dari pemanfaatan produk bahan mentah dalam negeri terhadap pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional. Hal yang sama perlu dapat diberlakukan produksi karet sehingga penyerapan dalam negeri dapat meningkat dari saat ini hanya 15% dari produksi karet nasional. Demikian juga halnya dengan produksi batubara yang dimiliki Indonesia secara berlimpah. Dalam situasi khusus kemungkinan pemerintah harus melakukan pengorbanan jangka pendek atau menengah dalam situasi sektor swasta tidak dapat berperan banyak atau diwajibkan untuk mengikutinya. 

Sebagian besar dari hal-hal yang saya kemukakan diatas telah sering dibahas dalam berbagai forum dan tidak kurang dari harian Kompas yang menjadikan dilemma minyak-komoditas sebagai topik editorial nya secara dua hari berturut-turut pada 12 dan 13 Januari 2015. Yang ditunggu adalah terbentuknya suatu master plan yang matang dan otoritas yang berwenang dan efektif untuk mengelola dan mengawasinya.

 

Jakarta, 14 Januari 2015.

 

 

 

 

 



 

Wednesday, 10 December 2014

Insurance Scheme for Indonesia's Geothermal Exploration and Development


PENGANTAR

Berbagai perkembangan baru terkait dinamika dunia energi di Indonesia yang muncul akhir-akhir ini meliputi berbagai pemikiran dan wacana tentang alternatif sumber energi yang mungkin dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sejauh ini tampaknya, pemikiran tentang pemanfaatan panas bumi (geothermal) belum menonjol terlepas apapun alasannya.
Terinspirasi dari Infografik Energi yang dimuat di harian Kompas hari ini, 10 Desember 2014 yang antara lain menunjukan total kapasitas terpasang yang sebesar 1207 MW sementara Al Gore, Nobel 2007 Peace Prize Recipient  dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat pada pembukaan “The Climate Project Asia Pacific Summit” memprediksikan bahwa Indonesia dapat menjadi super power dalam kelistrikan dari energi panas bumi  yang dapat menjadi surplus bagi perekonomian Indonesia, saya tertarik untuk memuat tulisan kami di bawah ini  dalam blog ini. Tulisan ini sangat erat kaitannya dengan peranan manajemen risiko dan asuransi.  
Tulisan ini dipresentasikan pada 13th Annual Meeting Indonesia Geothermal Association, 12 - 14 June 2013 dan sejak itu dimuat dalam website PENConsulting di www.penconsulting.com.







Monday, 8 December 2014

Asuransi sebagai gaya hidup masyarakat


Asuransi sebagai gaya hidup masyarakat -
Kesadaran berasuransi dan peranan asuransi wajib

Dr. Junaedy Ganie
Disadari atau tidak, untuk keperluan pribadi, orang mengalihkan risiko atau berinvestasi dengan membeli asuransi bertujuan untuk menjaga gaya hidup, untuk diri sendiri atau keluarganya atau untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Jika Anda belum termasuk kelompok yang telah memiliki perlindungan asuransi, minimum untuk kebutuhan dasar seperti asuransi kehidupan (jiwa), rumah, mobil dan pendidikan serta kesehatan, Anda tidak sendirian, malah tergolong kelompok mayoritas.
Berbagai hal menjadi penyebabnya. Misalnya, sebagian lapisan bangsa Indonesia tidak memiliki asuransi karena pengetahuan tentang keberadaan dan peran asuransi belum sampai kepada mereka. Pada sebagian lagi adalah karena citra atau persepsi asuransi di mata mereka masih belum baik terutama dari aspek layanan klaim, terlepas dari bahwa sebagiannya timbul karena pemahaman masyarakat tentang lingkup pertanggungan dan prosedur klaim asuransi yang belum baik. Persepsi tentang biaya asuransi yang dianggap tinggi merupakan salah satu lainnya.
Dari waktu ke waktu ketika menjadi pembicara umum, pengajar atau instruktur di berbagai forum termasuk di depan mahasiswa selama belasan tahun, saya memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan riset sederhana untuk mengetahui tingkat kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia dan menjadikanya sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat. Tergantung dari waktu yang tersedia, adakalanya hal tersebut saya lakukan tidak lain dari sebagai ice breaker. 
Pertanyaan standar pertama yang saya ajukan antara lain adalah: “Apa harta yang paling berharga yang Anda miliki selain diri Anda sendiri dan keluarga? Hampir dipastikan mereka akan menjawab rumah atau kendaraan yang dimiliki sebagai harta yang paling mahal.
Pertanyaan tersebut saya susulkan dengan pertanyaan kedua: “Berapa premi asuransi kebakaran per tahun atas rumah tinggal yang nilainya sebesar Rp 100,000,000? Jawaban yang saya peroleh masih sering memprihatinkan karena tebakan yang saya terima masih berkisar Rp 500,000.- sampai Rp 1,000,000.-. Bahkan  dalam suatu forum besar yang dihadiri guru-guru sekolah tingkat menengah atas di ibukota, saya pernah memperoleh jawaban Rp 10,000,000 ! Bandingkan jauhnya perbedaan antara jawaban yang diberikan dengan premi asuransi kebakaran per tahun yang hanya sebesar Rp 57,000.- untuk jaminan terhadap kebakaran, sambaran petir, ledakan dan tertimpa pesawat terbang.
Saya selalu berharap sebagian dari peserta pertemuan tersebut segera membeli polis asuransi untuk perlindungan rumah, mobil dan kehidupan mereka, setelah mereka menyadari bahwa hanya dengan sekedar kelipatan dari Rp 57,000.- untuk setiap Rp 100,000,000.- nilai bangunan rumah tinggal, atau termasuk perabot dan isi lainnya yang mereka miliki, mereka akan mendapat rasa tenang dan aman bahwa harta mereka yang berharga mendapat jaminan asuransi. Namun, memang masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk mengatasi tantangan sehingga kebutuhan terhadap perlindungan asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi kehidupan (jiwa) menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.
Sebagian besar masyarakat masih membeli asuransi sebagai pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit atau pembiayaan yang mengharuskan mereka memiliki perlindungan asuransi atau rumah atau kendaraan bermotor yang mereka beli. Perbankan dan lembaga pembiayaan berperan besar dalam peneterasi asuransi di Indonesia.
Temuan tersebut di dukung oleh hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 bahwa peneterasi asuransi atau jumlah mereka yang telah menjadi pemegang polis asuransi di negara kita masih sebesar 11.81%.  Angka tersebut sebenarnya sudah mulai menggembirakan walaupun pasti belum merata. Dari sumber yang sama disebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang paham tentang manfaat asuransi  baru mencapai 17.84%.  Sementara itu, kontribusi premi asuransi terhadap PDB adalah hanya sebesar 2.16% pada tahun 2012, naik dari 1.82% pada 2008.  Data ini mungkin juga kurang akurat sebab masih terdapat  kemungkinan penghitungan dua kali (double counting) pada premi reasuransi yang dihitung ulang pada jumlah premi keseluruhan. Meskipun demikian, bonus demografi dan besarnya populasi kelas menengah Indonesia yang terus berkembang pesat memberikan optimisme yang tinggi terhadap pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Hal ini terbukti pula dengan tingginya minat pelaku asing untuk mengembangkan usaha asuransi di Indonesia, baik bagi yang sudah ada maupun bagi pendatang baru.
Kita dapat mengharapkan peranan BPJS Kesehatan yang menjadi asuransi wajib sejak 2015 nanti terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan jasa perlindungan asuransi terhadap risiko yang mereka hadapi. Dari aspek kesadaran untuk membeli asuransi, BPJS akan berpengaruh positif jika layanan yang diberikan memuaskan masyarakat. Sebaliknya, BPJS dapat berpengaruh negatif jika citra dan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan tidak menggembirakan. Momentum keberadaan BPJS dapat dijadikan titik tolak bagi semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia. Pelaku bisnis asuransi dan bisnis pendukung dan asosiasi terkait, pemerintah atau regulator, media masa, lembaga perlindungan konsumen dan nasabah sendiri berkepentingan untuk mengambil peran penting.
Kemampuan pelaku asuransi meningkatkan citra dan persepsi masyarakat terutama melalui layanan klaim yang diberikan memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Dari peranan pemerintah atau regulator, salah satu bentuk yang upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat adalah dengan menerapkan sejumlah asuransi wajib yang penting dimiliki masyarakat. Sebagai contoh adalah penerapan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga  yang bersifat wajib terhadap setiap pemilik kendaraan bermotor. Polis asuransi tersebut bukan saja akan meningkatkan kesadaran berasuransi tetapi akan berpengaruh besar sebagai sarana menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak ekonomis yang tinggi akibat kecelakaan lalu lintas, baik terhadap kerugian harta benda maupun terhadap kehilangan jiwa dan biaya pengobatan atas luka-luka yang diderita korban kecelakaan lalu lintas. Keberadaan polis asuransi tersebut juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dan berkurangnya korban tabrak lari yang umum terjadi.  
Pelaku bisnis asuransi komersial tentu berharap penerapannya sebagai asuransi wajib akan terbuka bagi semua perusahaan asuransi, tanpa pemerintah perlu mencadangkan modal untuk membuat perusahaan asuransi BUMN baru. Kebijakan tersebut sekaligus akan memperbesar kue asuransi nasional.
Keberadaan Asuransi Asuransi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga tersebut telah diwacanakan sejak tahun 1970an tapi Indonesia belum melangkah dari titik yang sama. Sementara itu, sejumlah negara Asean termasuk Filipina dan Vietnam telah menerapkannya! Kita mungkin sering atau terbiasa tertinggal sehingga ketertinggalkan mungkin pula tidak lagi menjadi beban tetapi menyusul  atau meniru walaupun belum dapat mendahului akan selalu lebih baik.

Karawang, 6 Desember 2014.